Ahok mempersilakan masyarakat menghubungi perseroan melalui nomor 135 untuk memperoleh informasi pengadaan lebih detail. "Dengan keterbukaan informasi ini, kami berharap mendapatkan masukan dan saran terbaik dari publik," ujar Komut Pertamina ini.

Menanggapi gebrakan Pertamina ini, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, upaya Ahok membuka data perseroan ini bertujuan untuk memagari mafia migas. Ia menilai, langkah tersebut dapat menambal kebocoran-kebocoran negara di sektor migas.

Selain itu, Fahmy menyatakan, secara tidak langsung, akses publik yang dapat mengawasi kebijakan Pertamina dapat berdampak bagi penghematan impor migas. Publik secara kumulatif dapat menyemprit Pertamina bila sewaktu-waktu perusahaan pelat merah itu mengunggah data janggal.

Dengan begitu, kebijakan ini pun digadang-gadang dapat menciptakan good corporate governance atau GCG dan memperbaiki tata-kelola perusahaan yang selama ini terus digaungkan Jokowi dalam masa pemerintahan keduanya. "Saya kira dalam hal ini, GCG jadi fokus. Karena GCG itu menunjukkan keberhasilan negara dalam mengelola (birokrasi). Kalau GCG (tidak jalan), itu menunjukkan (sistem) manajemen lemah, tidak efisien," tutur Fahmy.

Meski demikian, Fahmy menyatakan Ahok masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya memastikan bahwa pengambilan keputusan di tubuh perseroan benar-benar memiliki integritas tinggi. Sebab, menurut dia, transparansi data saja tak cukup untuk membuat tata-kelola perusahaan nihil dari praktik mafia.

Karena itu, tutur Fahmy, Ahok dan jajaran komisaris lainnya perlu memastikan bahwa pengawasan manajemen secara internal berjalan optimal. "Pengambil keputusan yang berintegritas itu tidak hanya di level direksi, tapi juga kepala divisi sampai paling bawah," katanya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | LANI DIANA

• Sebelumnya
• 1
• 2