Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan memastikan kru-kru kapal yang membawa barang-barang impor dari Cina akan dikarantina untuk sementara waktu guna mengantisipasi persebaran virus 2019-nCoV atau virus corona. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan, selama masa karantina, kru akan diperiksa oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP.
"Kru akan diperiksa intensif oleh KKP selama dikarantina temporary (sementara) di laut," ujar Agus saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
Agus mengatakan, seumpama kru dinyatakan sehat, mereka dapat kembali melakukan pelayaran ke negaranya. Di sisi lain, pengetatan penjagaan juga dilakukan untuk dermaga-dermaga yang melayani pelayaran internasional, khususnya untuk negara-negara terdeteksi kasus corona, khususnya Cina.
Kementerian Perhubungan sebelumnya memastikan tidak ada penutupan pelayaran impor barang komoditas dan bahan baku dari Cina ke Indonesia pasca-mewabahnya virus corona. Penyetopan impor sementara hanya diberlakukan untuk hewan hidup.
Namun, menurut Agus, berdasarkan laporan sementara, jumlah pelayaran kapal kargo dari Negeri Tirai Bambu mengalami penurunan pasca-wabah virus corona meluas. Per Februari, jumlah pelayaran ditengarai mulai surut ketimbang bulan sebelumnya.
"Bulan ini ada penurunan jumlah pelayaran. Tapi kami belum rekap angka pasti (penurunannya)," tutur Agus.
Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Carmelia Hartoto beberapa waktu lalu mengakui terjadi penurunan barang impor dari Cina bila ditilik dari volume matan kapalnya. Ia menyebut situasi ini tampak pada keterisian ruang muat kapal yang mulai berkurang, khususnya para produk pangan.
Carmelia mengatakan penurunan keterisian muatan terjadi hingga 10 persen. Namun secara lebih detail, asosiasi belum dapat mengkalkulasikan besaran dampaknya bagi seluruh pelayaran nasional.
