Jokowi Minta Menteri Realisasikan Anggaran Sebelum Akhir Februari

Selasa, 11 Februari 2020 14:21 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat 4 Februari 2020. Rakornas BNPB tersebut mengusung tema "Penanggulangan Bencana Urusan Bersama". ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi batas waktu sebelum bulan Februari 2020 berakhir, seluruh kementerian dan lembaga sudah mengakselerasi pencairan anggaran. Dengan begitu, pemerintah berharap sektor-sektor perekonomian bisa bergerak di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi eksternal akibat meluasnya wabah Virus Corona.

Ia lalu mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudah mencairkan anggaran untuk membangun infrastruktur kanal air di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada awal Februari 2020 ini.

Selain itu ada Kementerian Sosial yang sudah mencairkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan di awal kuartal I 2020 ini. "Saya juga berharap dana desa bisa langsung segera direalisasikan sehingga desa-desa mendapat pengungkit daya beli dan konsumsi masyarakatnya akan tak terganggu," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 11 Februari 2020.

Jokowi meminta Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat realisasi anggarannya. "Membelanjakan anggaran-anggaran yang ada di setiap kementerian seawal mungkin akan jadi sebuah pengungkit bagi meredupnya ekonomi global yang sedang tidak bersahabat karena adanya serangan Virus Corona," kata Jokowi.

Lebih jauh Jokowi menyebutkan, pada awal 2020 sumber ketidakpastian ekonomi global bertambah setelah meluasnya wabah Virus Corona yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.013 individu hingga Selasa ini. Adapun perekonomian Cina - yang merupakan mitra besar sektor perdagangan dan investasi bagi Indonesia - diperkirakan akan melambat pada kuartal I tahun ini.

Advertising
Advertising

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia berharap ekonomi Indonesia tidak terganggu dengan transmisi potensi perlambatan ekonomi Cina. Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan berencana menambah slot penerbangan bagi maskapai dari Timur Tengah dan Asia Timur, agar meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendongkrak sektor pariwisata.

Kebijakan ini diambil Kemenhub sebagai kompensasi setelah menerbitkan larangan penerbangan dari dan ke daratan Cina untuk mengantisipasi penularan Virus Corona. Selain sektor pariwisata, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan wabah Virus Corona juga berpotensi mengganggu pasokan bahan baku farmasi dari Cina ke dalam negeri.

Terganggunya pasokan bahan baku obat dari Cina karena pemerintah negeri panda tersebut memperpanjang libur tahun baru Imlek hingga pertengahan Februari 2020 sehingga mengganggu proses produksi. "Kami masih monitor perkembangan berikutnya karena value chain akan terganggu dan mereka menyetop produksi sementara," kata Airlangga dalam kesempatan sebelumnya.

Pemerintah dalam APBN memasang asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2020. Sementara Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,1--5,5 persen pada tahun ini.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

4 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

8 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

10 jam lalu

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

Proyek pembangunan bandara AH Nasution ini mulai dibangun pada 2020 dengan anggaran sebesar Rp 434,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

12 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya