TEMPO.CO, Jakarta - Sejak adanya wabah virus corona, pengusaha di bidang pariwisata aktif mengusulkan sejumlah kebijakan kepada pemerintah. Usulan ini disampaikan untuk menghadapi potensi penurunan 2 juta turis Cina yang berkunjung ke Indonesia.

“Dua hari lalu kami audiensi dengan Kementerian Pariwisata,” kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pariwisata, Kosmian Pudjiadi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

Saat ini, korban tewas akibat virus corona yang bersumber dari Cina terus meningkat menjadi 564 orang Sementara, jumlah orang yang terjangkit virus corona mendekati 28 ribu kasus di seluruh dunia. Atas situasi ini, Kementerian Perhubungan pun resmi menutup sementara penerbangan Indonesia-Cina.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Pariwisata, sejumlah usulan disampaikan. Pertama, Kadin mengusulkan pemerintah mensubsidi paket perjalanan turis dari negara lain ke Indonesia.

Skema ini, kata dia, sudah dilakukan negara lain seperti Thailand. “Itu sebabnya tiket Australia ke Bangkok, kadang lebih murah dari Australia ke Bali, itu karena disubsidi,” kata Kosmian.

Menurut dia, tahun lalu turis asing yang datang ke Thailand mencapai 38 juta. Sedangkan Indonesia, kata dia, hanya menyerap 16 juta turis.

Para pengusaha pariwisata, kata Kosmian, sebenarnya sudah siap untuk membantu pemerintah dengan menarik sebagian dari turis yang datang ke Thailand ini. Kosmian menjelaskan, pengusaha bisa menawarkan para turis di sana, untuk meneruskan perjalanan ke Indonesia. “Eh, kenapa tidak lanjut 4 hari ke Indonesia,” kata dia.

Pengusaha pun siap menerbitkan paket wisata tertentu sehingga para turis di Thailand, bisa lanjut ke Indonesia. Upaya ini sebenarnya sudah pernah dimulai, namun selalu gagal karena tidak ada dukungan subsidi dari pemerintah. “Jadi ini yang kami usulkan, pemerintah harus berpikir out of the box,” ujar Kosmian.

Kedua, Kadin mengusulkan agar pemerintah menggenjot pariwisata domestik. Salah satunya dengan semakin melibatkan pengusaha dalam setiap government meeting atau acara dinas. Selama ini, pemerintah lebih sering menentukan sendiri lokasi acara dinas.

Padahal, pengusaha lebih tahu, daerah mana yang sudah terlalu sering dijadikan lokasi, mana yang jarang. “Misalkan, biasanya di Bogor, Tangerang, kenapa tidak geser sedikit ke Anyer (Banten),” kata Kosmian. Dengan cara itu, maka persebaran lokasi government meeting bisa lebih merata.

FAJAR PEBRIANTO