Jokowi Murka Kebakaran Hutan Marak: Kurang yang Dicopot?

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 6 Februari 2020 13:27 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo saat menyambut Presiden Republik Singapura, H.E. Mdm. Halimah Yacob dan Mr. Mohamed Abdullah Alhabshee di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 4 Februari 2020. Presiden Singapura Halimah Yacob melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 3 hingga 5 Febuari atas undangan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencatat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam tiga tahun terakhir naik. Dia mempertanyakan kinerja dari kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan pencegahan.

Berdadarkan catatan presiden, tahun pertamanya diwarnai dengan kebakaran hutan dengan skala besar. Kala itu, atau 2015 sebanyak 2,5 juta hektare lahan, baik gambut maupun hutan terbakar

Satu tahun setelahnya presiden mengadakan rapat koordinasi terkait karhutla. Hasilnya, wilayah terbakar ciut menjadi 150.000 hektare.

Namun satu tahun setelahnya, atau 2018 area lahan gambut dan hutan yang terbakar naik menjadi 590.000 hektare. Kemudian, jumlahnya bertambah tiga kali lipat pada tahun lalu.

"Sudah bagu-bagus 150 (hektare) kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 (juta hektare) Ini apa lagi? Apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?" katanya dalam Rapat Koordinasi Karhutla di Istana Presiden, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

Advertising
Advertising

Jokowi mengingatkan karhutla merupakan masalah serius. Bencana ini bukan hanya menimbulkan kerugian materi yang dapat mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga mengancam ekosistem hutan dan lahan yang berada di wilayah terdampak kebakaran.

Dia pun memberikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk segera melakukan tindakan saat ditemukan titik api sekecil apapun. Jangan sampai titik api meluas dan menyebabkan bencana nasional.

Dalam hal itu pemerintah pusah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait wajib melakukan koordinasi. Menurut Jokowi, instrumen dan infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup memadai.

Dalam kesempatan tersebut, eks Gubernur DKI Jakarta ini memberikan contoh sejumlah negara yang kewalahan akibat kebakaran hutan. Hal itu terjadi karena api sudah terlanjur membesar dan sulit dikendalikan.

"Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta hektare. Di Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta. Dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima Presiden satu bulan lalu, wilayah terdampak kebakaran hutan di Australia seluas 6 juta hektare. Kabar teranyar, per hari ini, Kamis, 6 Februari 2020, wilayah terdampak naik signifikan atau menjadi 11 juta hektare dan mematikan 500 juta flora dan fauna.

"Itu kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang," tambah Jokowi.

Adapun Rapat Koordinasi tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 merupakan kegiatan rutin ke-5 sejak Jokowi berkantor di Istana Presiden. Hal ini terus dilakukan secara berkala untuk mengingatkan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa rehabilitasi hutan bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu menjadi penting untuk menjaga dan merawatnya.

Berita terkait

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

53 menit lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

2 jam lalu

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

14 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

16 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

1 hari lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 hari lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya