Puluhan Korban Jiwasraya Geruduk Kantor Sri Mulyani

Kamis, 6 Februari 2020 10:58 WIB

Puluhan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendatangi Kantor Kementerian Keuangan meminta untuk bisa menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani guna menyampaikan tuntutannya. Kamis, 6 Februari 2020. Tempo/ Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tergabung dalam grup Forum Korban Jiwasraya mendatangi Kantor Kementerian Keuangan. Mereka hendak menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta pemerintah membayarkan duit mereka yang sebelumnya disimpan di perusahaan asuransi pelat merah itu.

"Kami menuntut pertanggungjawaban negara sebagai ultimate share holder Jiwasraya, kami pun menggunakan hak tagih masing-masing pemegang polis," ujar salah satu nasabah, Ida Tumota, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

Menurut Ida, perkumpulannya itu berisikan 200 nasabah pemegang polis Jiwasraya, dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Surabaya. Bahkan, ia mengatakan ada pula nasabah warga negara asing yang tergabung dalam kelompoknya. "Mereka merasa gagal karena sampai hari ini tidak dikembalikan."

Hanya saja, untuk pergerakan hari ini, Ida mengatakan ada 50 orang dari grup tersebut yang ikut untuk menemui Sri Mulyani. selain kepada Sri Mulyani, mereka juga berencana untuk mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Meskipun datang beramai-ramai dengan setelan senada -- pakaian atasan putih dan bawahan hitam-- ke kantor Sri Mulyani, Ida mengatakan maksud dan tujuannya bukan untuk berujuk rasa. "Mohon perhatian dan dimaklumi, kunjungan kami bukan untuk demo, unjuk rasa, agitasi dan sebagainya, kami korban gagal bayar asuransi Jiwasraya, asuransi yang seratus persen milik negara alias BUMN," tutur perempuan paruh baya itu.

Ida Tumota, salah seorang nasabah Jiwasraya yang datang ke Kantor Kementerian Keuangan untuk menemui Sri Mulyani. Kamis, 6 Februari 2020. Tempo/Caesar Akbar

Ida mengatakan Sri Mulyani adalah bagian dari ultimate shareholder Jiwasraya, di samping juga adalah bendahara negara. Sehingga, ia merasa bekas Direktur Bank Dunia itu wajib ikut bertanggungjawab untuk mencari solusi untuk melunasi tunggakan dari Jiwasraya. Sebab, hingga kini janji pembayaran hak nasabah itu masih belum jelas, meski telah ada janji Menteri BUMN Erick Thohir untuk mulai melakukan pembayaran Maret 2020.

Karena itu, Ida sangat berharap Sri Mulyani atau jajarannya mau menemui mereka. ia pun berjanji bahwa pertemuan itu tidak bakal memakan waktu lama lantaran hanya memberikan surat. "Surat permohonan agar dibayar uang kami yang sudah dijanjikan. Karena saat batas waktunya pembayaran, mereka dengan enteng cuma dijawab maaf Asuransi Jiwasraya gagal investasi sehingga kami ditunda bayarnya, kapannya tidak jelas dan sekarang sudah lewat satu tahun. Tolong Menkeu hadapi kami," tutur dia.

Hingga laporan ini ditulis, para nasabah tersebut masih belum bisa menemui Sri Mulyani, maupun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga pejabat eselon I Kementerian Keuangan lainnya. Sehingga, mereka masih bertahan di Kantor Kementerian Keuangan. Seorang pegawai Kementerian Keuangan yang menemui mereka, Darmawan, berjanji akan menyampaikan surat nasabah kepada pejabat terkait. Namun, nasabah tetap berkeras untuk ingin menemui Sri Mulyani.

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

46 menit lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

2 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

3 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

3 hari lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

4 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya