Harga Masker Naik Lima Kali Lipat, Ini Saran JK untuk Jokowi

Reporter

Editor

Kamis, 6 Februari 2020 06:59 WIB

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla Pimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. PMI menerjunkan kendaraan Hagglund dan Halikopter untuk mendistribusikan logistik dan membantu evakuasi korban bencana yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.Tim Media JK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla kerap disebut JK meminta pemerintah segera mengontrol harga masker.

Hal itu disampaikan JK merespons kenaikan harga masker hingga lima kali lipat seiring dengan penyebaran virus Corona yang kian masif.

"Pertama-tama, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengontrol harga masker. Bikin harga batas atas," ujar JK di kediamannya dalam acara diskusi bersama pemimpin redaksi media massa bertajuk Mitigasi Risiko dan Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Rabu 5 Februari 2020 malam.

Mantan Wakil Presiden itu mengakui kebutuhan terhadap masker kini melonjak tinggi di tengah merebaknya kekhawatiran terhadap penyebaran virus Corona.

Hal tersebut membuat harga masker per boks melonjak hingga lima kali lipat, dari semula sebesar Rp30.000 per boks menjadi Rp150.000 per boks.

Advertising

"Jangan sampai harga naik berkali-kali lipat. Bolehlah produsen dikasih keuntungan sedikit di tengah kondisi ini, tapi jangan sampai lima kali lipat juga," ujar JK.

JK masker virus corona

Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

10 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

25 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

45 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

46 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

53 hari lalu

4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

54 hari lalu

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

56 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

57 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya