Tutup Sementara, Rute Penerbangan Cina Dialihkan ke Asia Selatan

Reporter

Antara

Editor

Rahma Tri

Senin, 3 Februari 2020 18:20 WIB

Menlu Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri), Menkumha Yasonna Laoly (kedua kanan), Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad, 2 Februari 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara rute penerbangan dari dan ke Cina guna menghindari dampak buruk virus corona sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagai penggantinya Kementerian Perhubungan mengimbau maskapai untuk mengalihkan rute ke wilayah lain, seperti Asia Selatan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, imbauan untuk pengalihan rute penerbangan itu dilakukan agar utilisasi pesawat masih terjaga di mana maskapai harus memberhentikan sementara rute penerbangan Cina. “Ada dua tempat yang akan mereka tuju, paling massif Asia seperti, India, Pakistan, Nepal belum memiliki konektivitas maksimal juga Australia,” kata Menhub Budi Karya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Namun, lanjut dia, usulan rute penerbangan pengganti itu belum dibahas secara rinci dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan Dirjen Perhubungan Udara dan maskapai. Menhub juga meminta Dirjen Perhubungan Udara berkoordinasi dengan maskapai untuk mengatur pengembalian biaya tiket (refund) bagi calon penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket.

“Berkaitan dengan pemesanan tiket, agar ada perlindungan konsumen, artinya kami minta maskapai memberikan jalan tengah berkaitan dengan tiket yang sudah dipesan apakah nanti bentuknya ditukar ke (rute) yang lain atau bisa berlaku pada tujuan yang sama. Itu Dirjen Udara akan melakukan rapat lebih detil,” kata Budi Karya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan bahwa maskapai harus mengembalikan biaya tiket yang sudah dibayarkan atau mengalihkan rute penerbangan ke rute lain.

Advertising
Advertising

“Tiket yang sudah dijual di lapangan, pengembaliannya seperti apa, berapa banyak yang dikembalikan kepada masyarakat, prinsipnya adalah karena ini suatu kebijakan yang sudah digariskan pemerintah, maskapai tentu saja harus mengembalikan atau bisa jadi ‘reroute’ (pengalihan rute) tiket untuk digunakan ke destinasi lain, turis-turis lain yang tidak dilarang pemerintah,” katanya.

Adapun untuk angkutan dengan laut, Menhub memerintahkan agar pengawasan diperketat. Layaknya di penerbangan, kru dan penumpang harus diperiksa suhu tubuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo menuturkan pihaknya sudah menerapkan prosedur operasi standar terkait kapal-kapal dari Cina yang bersandar di pelabuhan di Indonesia untuk dikarantina. “Terkait dengan SOP, kami sudah ada. Kami bekerja sama dengan karantina kegiatan pelabuhan bahwa kapal kapal China atau singgah di Cina dalam waktu waktu terakhir, semua dikarantina. Di tempat labuh jangkar,” katanya.

ANTARA

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

6 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

10 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

11 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

12 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

16 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

19 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya