TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar proses lelang dalam proyek pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah, dilakukan secara lebih dini. Hal ini, kata Jokowi, agar pekerjaan tak terhambat dan menumpuk di tiap akhir tahun.

"Lelang itu lakukanlah seawal-awal mungkin. Sedini mungkin. Sehingga di awal Januari sudah bisa kerja di lapangan," kata Jokowi saat meresmikan Terowongan Nanjung, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020.

Jika dibiarkan seperti ini, Jokowi mengatakan yang terjadi umumnya adalah pekerjaan dilakukan secara terburu-buru, yang membuat kualitas bangunan. Pekerjaan di akhir tahun pun akan menumpuk. "Ini tentu kita hindari," kata Jokowi.

Jokowi memuji sejumlah proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudsh melakukan lelang secara dini. Jokowi mengatakan hal ini berarti anggaran modal di PUPR bisa dilaksanakan programnya di awal 2020.

"Saya rasa anggaran di Kementerian PUPR adalah anggaran yang termasuk terbesar di antara kementerian lain yakni 120 triliun, dan itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke," kata Jokowi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR memang patuh terhadap permintaan agar tender dilakukan lebih dini. Pelaksanaan tender dini telah dilaksanakan sejak tanggal 6 November 2019. Hingga 29 Januari, Basuki mengatakan telah terikat kontrak sebanyak 3.086 paket pekerjaan sebesar Rp 36,2 triliun atau 48 persen.

"Pada hari ini, Pak Presiden (Jokowi), akan ditandatangani 100 paket kontraktual sebagai simbol dari seluruh Indonesia bahwa kita mulai bekerja sejak Januari ini sebesar Rp 4,8 triliun," kata Basuki.

Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur sebesar rp 120 triliun di 2020. Sebanyak 98 persen akan dibelanjakan secara kontraktual sekitar Rp 93 triliun. "Rp 93 triliun itu sudah dibagi dalam paket-paket sebanyak 7.426 paket pekerjaan," kata Basuki.