TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan pemerintah harus segera melakukan perbaikan besar setelah terbukanya krisis besar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ditambah lagi adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa sejumlah BUMN yang lain juga mengalami permasalahan yang relatif serius.

"Melakukan perbaikan total. Atau bahkan bersih-bersih. Bisa saja kasus Jiwasraya ini ibarat sebuah puncak dari gunung es. Nampak kecil di atas permukaan, ternyata besar yang tidak kelihatan," kata SBY dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

SBY menilai secara kumulatif kerugian negara yang mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar. "Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif," ucapnya. "Barangkali tidak keliru apa yang dikatakan oleh BPK bahwa krisis keuangan Jiwasraya ini bersifat sistemik dan gigantic."

Jika pada kelanjutannya setelah dilakukan penyelidikan yang serius dan komprehensif ternyata ditemukan kesamaan modus penggelapan uang rakyat, Yudhoyono menyebutkan, negara tidak boleh menyepelekan kasus-kasus penyimpangan ini. Apalagi jika ternyata otak dan operatornya berasal dari kelompok yang sama dan kecerobohan serta penyimpangan dilakukan dengan metodologi serupa.

SBY juga mengingatkan modus investasi di saham gorengan itu bisa saja terjadi di lembaga asuransi atau menyangkut dana pensiun di lembaga-lembaga yang lain. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Asabri dengan potensi kerugiannya mencapai Rp 10 triliun hingga Rp 16 triliun dan PT Taspen yang diinformasikan memiliki pertumbuhan investasi saham minus 23 persen dalam dua tahun terakhir.

"Mudah-mudahan informasi yang sangat mencemaskan ini tidak benar adanya. Artinya apa yang berkembang di masyarakat luas itu tidak benar," tuturnya. Namun benar atau tidaknya informasi ini yang harus diperiksa dan diselidiki secara terbuka, transparan dan komprehensif.

Masalah menjadi lebih serius, menurut SBY, jika ternyata keserampangan dan juga penyimpangan pengelolaan keuangan korporat ini terjadi di BUMN-BUMN lain. Maksudnya, bukan hanya lembaga asuransi dan dana pensiun semata. "Jangan sampai negara dan rakyat kecolongan bahwa miliknya banyak yang telah raib," katanya.

"Karenanya, saatnya telah tiba untuk melakukan koreksi dan perbaikan total. Membiarkan penyimpangan seperti ini terjadi, dan terus terjadi, menurut saya adalah sebuah kejahatan," ujar dia.

Lebih jauh SBY menilai, negara bisa melakukan pencegahan dan peringatan keras kepada siapapun yang tidak cakap dan lalai dalam mengelola keuangan BUMN. Tapi, jika ternyata jumlah kerugian keuangan negara itu sedemikian besarnya, tindakan yang tegas dan tuntas harus dilakukan. "Tindakan demikian akan dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar lagi di masa depan," kata dia.