TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang mengangkat hingga 13 penasihat menuai kritikan. Pengamat perikanan Abdul Halim menilai, penasihat menteri yang banyak itu bakal berdampak pada besarnya anggaran kementerian.

"Pengangkatan 13 penasihat MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan) terkesan berlebihan, apalagi memiliki konsekuensi anggaran," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya sudah memiliki struktur mesin birokrasi sekaligus pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan. Dengan kemampuan yang ada, KKP dinilai sudah dapat membangun kelautan dan perikanan sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengingatkan bahwa posisi Menteri Kelautan dan Perikanan juga memiliki sejumlah Staf Ahli Menteri, Dirjen, serta Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, hingga Kepala Badan Pengembangan SDM. Ia berpendapat bahwa pengangkatan ini, justru menunjukkan bahwa Edhy Prabowo tidak percaya diri.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat sebanyak 13 tokoh di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik, serta sebanyak sembilan orang sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 di antaranya menempati kursi penasihat menteri. Sedangkan sembilan pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

<!--more-->

Sebanyak 13 nama yang masuk sebagai Penasihat Menteri antara lain Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset), Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim), dan Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional).

Kemudian, nama lainnya Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik), Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan), Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan), Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan), Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan), dan Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan).

Selanjutnya adalah Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim), Effendi Gazali (anggota/penasihat bidang komunikasi publik), Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik), dan Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan

Sementara itu, sembilan nama dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan yang mendampingi Edhy Prabowo adalah Muhammad Yusuf (pembina), Ali Mochtar Ngabalin (pembina), Yugi Prayanto (pembina), Effendi Gazali (ketua), Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan), Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan), Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha), Welnaldi (sekretaris), dan Bunga Kejora (wakil sekretaris).

Sebelumnya, juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Miftah Sabri, memastikan tim bayangan Edhy Prabowo yang bernama Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) tak menerima gaji dari pemerintah. Ia mengklaim saat ini keanggotaan dan kerja tim bayangan Edhy Prabowo tersebut bersifat suka rela.

"KP2 bersifat civil society. Tidak menerima gaji. (Biaya yang keluar) hanya untuk operasional kegiatan," ujar Miftah dalam pesan pendek, Ahad, 12 Januari 2020.

ANTARA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA