Kartu SIM Indosat Dibobol, Kominfo Minta Aturan Diperketat

Reporter

Eko Wahyudi

Editor

Rahma Tri

Kamis, 23 Januari 2020 06:03 WIB

Foto rekaman CCTV yang menunjukkan terduga pelaku pencurian nomor ponsel milik Ilham Bintang (berbaju biru) saat menjalankan aksi kejahatannya untuk mendapatkan nomor kartu seluler milik wartawan senior tersebut di gerai Indosat, Mal Bintaro Jaya Xchange, Banten. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan menyebut bahwa kasus pembobolan kartu SIM yang merugikan masyarakat masih sering terjadi. Kasus terakhir menimpa wartawan senior Ilham Bintang yang rekening tabungannya dikuras setelah seseorang membobol kartu SIM Indosat miliknya.

Atas kejadian ini, Kominfo pun meminta kepada operator untuk meningkatkan standar operasional dalam kartu SIM. "Kami dari Kominfo dan BRTI keluarkan surat edaran untuk mengingatkan operator agar berhati-hati dalam melakukan registrasi konsumen dan memproses pergantian kartu konsumen," kata Semuel di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Semuel menjelaskan, di era digital standar operasional menjadi sangat penting karena menyangkut data pribadi banyak orang. Apabila operator teledor dalam melakukan pergantian kartu SIM, maka bisa terjadi kasus pembobolan akun perbankan seperti yang dialami oleh wartawan senior Ilham Bintang. "Kalau kita tidak menjaga data kita, ini kan baru satu. Banyak lagi yang lainnya," kata dia.

Kemudian Semuel bakal mengecek parameter yang digunakan semua perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel dan Indosat terkait registrasi dan penggantian kartu SIM. Setelah dilakukan evaluasi, Semuel menuturkan, Kominfo merekomendasikan penambahan parameter.

"Kalau ada celah, kami sama-sama rumuskan. Itu bisa dibuat standar di tiap operator," ujar Semuel.

Semuel menjelaskan, semestinya operator menerapkan standar terkait prosedur penggantian kartu SIM. Misalnya, dengan menanyakan tagihan terakhir atau kartu identitas lainnya seperti kartu kredit, surat izin pengemudi, atau rekening tabungan.

Selanjutnya, terkait dengan data atau identitas nasabah layanan keuangan yang melekat pada nomor seluler pelanggan, Kominfo telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan melibatkan OJK, diharapkan bisa diambil langkah-langkah antisipasi terhadap celah prosedur keamanan dalam layanan keuangan.

EKO WAHYUDI







Berita terkait

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

1 hari lalu

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali

Baca Selengkapnya

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

1 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

1 hari lalu

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, akan menjadi gerbang bagi produk gawai asing yang akan masuk ke pasar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

1 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

2 hari lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

2 hari lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

2 hari lalu

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

Kominfo akhirnya mengizinkan masuknya layanan Starlink ke Indonesia. Bukan untuk kota besar, Starlink didorong masuk ke wilayah terisolir.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

3 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya