TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Tri Mumpuni menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengangkat tiga tokoh asing untuk duduk di dewan pengarah ibu kota negara baru. Ia khawatir rencana internasionalisasi yang didengung-dengungkan pemerintah hanya akan kontraproduktif akan cita-cita pengembangan energi terbarukan.

Tri Mumpuni menyebutkan kota-kota asal tiga orang asing itu tercatat konsumsi energi fosilnya sangat tinggi. “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau mereka jadi dewan pengarah ibu kota, akan seperti apa konsumsi energinya di Kalimantan nantinya?” ujarnya ketika dihubungi Tempo, Ahad, 19 Januari 2020.

Sebelumnya, Jokowi menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

"Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Jokowi mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurut dia, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. "Saya kira memang ingin kita membangun trust internasional," ucap dia.

Lebih jauh Tri Mumpuni menceritakan pengalamannya ketika berkunjung di bandara internasional Abu Dhabi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak merasa senang berada di bandara secanggih itu. “Bayangkan, negara lain boros energi, sementara negara di belahan dunia lainnya malah tenggelam. Bahkan ada studi yang menyebutkan permukaan darat Jakarta pun sudah mulai turun 2-5 persen tiap tahunnya.”

Pasalnya, ia bisa membayangkan masifnya kebutuhan energi fossil untuk menghidupi bandara itu. “Hanya karena mereka merupakan termasuk produsen minyak mentah yang cukup berpengaruh, bukan berarti berhak berfoya-foya menghabiskan sumber energi. Mereka seharusnya hemat energi dan menyisakan untuk anak cucunya di masa mendatang,” kata Tri Mumpuni.

Tri Mumpuni yang dikenal sebagai pelopor pembangkit listrik mikro hidro ini menyebutkan ibu kota negara baru seharusnya mengadopsi lebih banyak sifat kelokalan. “Saya bukan anti asing, tapi dengan menempatkan para tokoh asing di dewan pengarah hanya menunjukkkan inferiority akan kemampuan diri sendiri. Padahal kita punya banyak sifat kelokalan yang bisa didorong di ibu kota baru nanti,” ucapnya.

Tak dijadikan ibu kota negara baru saja, menurut Tri Mumpuni, kebutuhan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah cukup besar. “Bagaimana jika nanti mengadopsi ibu kota negara-ibu kota negara yang high tech? Dari mana sumber listrik dipenuhi?” katanya.

Tri Mumpuni lantas merujuk data terakhir soal tren penggunaan energi alternatif belakangan ini selalu melorot. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, nilai investasi di sektor energi terbarukan terus menurun karena minimnya insentif pemerintah dan biaya produksi yang tinggi. Walhasil, ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi terus tinggi.