Luhut Akan Libatkan Profesional untuk Mengelola Asabri

Jumat, 17 Januari 2020 12:37 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta orang-orang dari kalangan profesional non-TNI ikut mengelola PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Pernyataan ini ia lontarkan saat mengomentari kasus dugaan korupsi dan saham gorengan yang terjadi di tubuh perseroan.

"Asabri ini mesti ditaruh orang-orang profesional untuk mengelolanya. Tidak boleh hanya karena Asabri, maka Abri atau TNI (yang mengelola). Mungkin akan dimasukkan orang-orang profesional dan ini sedang sedang ditimbang," ujar Luhut saat menghadiri acara bincang-bincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020.

Menurut Luhut, Asabri boleh dipimpin oleh kalangan TNI, namun yang benar-benar memiliki kemampuan soal keuangan dan saham. Hal ini penting karena ia khawatir kejadian rasuah dan saham lapis kedua kembali berulang di masa mendatang.

Ihwal kasus Asabri, Luhut mengklaim telah menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Dalam pertemuannya dengan Kartika, Luhut mengakui memperoleh input informasi terkait permainan aset. Dari data yang terkumpul, ia pun mensinyalir ada permainan yang mesti dibenahi di level perusahaan.

Luhut mengakui bahwa pihak berwenang telah memiliki konsep pembenahan terhadap perseroan yang mengurusi asuransi purnawirawan TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan itu. Ia menyatakan, upaya pembenahan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian BUMN pada bulan ini atas arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adapun terkait nasib uang nasabah di Asabri, purnawirawan jenderal TNI ini percaya tak bakal ada masalah. "Kalau prajurit, uangnya akan aman," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menduga ada korupsi senilai hingga Rp 10 triliun di tubuh perusahaan. Kondisi ini menyebabkan saham-saham perusahaan berguguran.

Pada 2019, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri anjlok. Bahkan, penurunan harga saham dapat mencapai 90-an persen sepanjang tahun berjalan.
Berdasarkan data dari keterbukaan informasi, ada 14 saham yang masuk ke dalam portofolio Asabri. Namun, Asabri melepas seluruh investasinya di PT Pool Advista Finance Tbk. (POOL), pada Desember 2019.

Akibatnya, saham POOL terjun paling dalam di antara portofolio Asabri lainnya dengan penurunan 96,93 persen sepanjang 2019. Bahkan, saham tersebut disuspensi hingga kini sejak 30 Desember 2019, dengan level harga penutupan Rp 156.

Harga saham yang nahas berikutnya adalah PT Alfa Energi Investama Tbk. (FIRE), yang terkoreksi 95,79 persen pada tahun lalu ke level Rp326. Penurunan drastis pun dialami saham PT SMR Utama Tbk. (SMRU) sebesar 92,31 persen ke posisi Rp 50. Level gocap itu pun bertahan hingga kini. Asabri memegang 6,61 persen saham SMRU.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

Berita terkait

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

2 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

18 jam lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

20 jam lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

23 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

1 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

2 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

3 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

3 hari lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

5 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

6 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya