TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bakal lebih baik dibanding 2019 lalu. "Dengan pijakan 2019 yang sudah baik, kami optimis jika pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan lebih baik," ujar Kunta dalam forum Market Outlook 2020 di Yogyakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Kunta optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini masih akan terjaga di atas lima persen atau berkisar 5,3 persen. Bakal terjaganya tren positif itu, ujar dia, karena didorong program-program prioritas yang bakal digarap mulai 2020 hingga 2024.

Mulai pembenahan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kunta menjelaskan saat ini Presiden Joko Widodo dan DPR sedang menggodok dua undang-undang besar, yaitu Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja serta Undang Undang Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Dua beleid itu dinilai akan mampu menghilangkan hambatan tercapainya lapangan kerja dan UMKM.

Namun dari APBN itu, ujar Kunta yang dicermati ialah pos belanja negara yang untuk kali pertama, tahun ini bisa sampai mencapai Rp 2.540,4 triliun. Dari pos belanja negara itu, terbagi belanja pemerintah pusat berkisar Rp 1.683,5 triliun dan sisanya atau untuk pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 856,9 triliun atau hampir 33 persen dari belanja negara.

Sedangkan dari postur APBN itu, defisit pembiayaan tercatat sebesar Rp 307,2 triliun. "Sebagian besar defisit masih berasal dari utang," ujarnya.

Direktur PT BNI Asset Management Putut Andanawarih dalam forum yang sama memaparkan perekonomian Indonesia tahun 2020 diprediksi lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. ”Pasca pemilu 2019, saat ini pemerintah sudah mulai berfokus mengerjakan rencana dan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Kebijakan UU Omnibus Law, misalnya, menurut dia menjadi salah satu yang ditunggu, karena di dalamnya akan termasuk UU Tenaga Kerja, pemotongan pajak korporasi yang dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia. "Struktur trade balance Indonesia juga terlihat membaik, terutama dari sisi minyak dan gas. Terlihat impor minyak dan gas Indonesia berangsur membaik selama 2019, yang merupakan katalis positif bagi nilai tukar rupiah” ujar Putut.

PRIBADI WICAKSONO