Yield Turun, Prospek Surat Utang RI Dinilai Masih Bagus

Selasa, 14 Januari 2020 12:06 WIB

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Riset Infovesta Utama, Wawan Hendrayana menilai prospek surat utang RI pada 2020 masih potensial dan menarik minat investor asing. Prospek disebut masih bagus walaupun imbal hasil surat utang negara tenor 10 tahun telah turun ke bawah 7 persen.

Pasalnya, menurut Wawan, imbal hasil yang ditawarkan RI masih menarik dibandingkan dengan negara lain di kawasan dengan peringkat layak investasi, yakni BBB.

Sebagai gambaran, dari data asianbondsonline.adb.org per 10 Januari 2020, surat utang denominasi rupiah tenor 10 tahun menawarkan imbal hasil tertinggi, yakni sebesar 6,93 persen. Kemudian, disusul Filipina dengan imbal hasil 4,68 persen; Malaysia 3,28 persen; Vietnam 3,11 dan Cina 3,08 persen.

Adapun data indeks obligasi pemerintah tiga negara di Asia (A3GBI) yang tercatat PT Penilai Harga Efek Indonesia menunjukkan adanya tawaran return sebesar 0,87 persen yang ditopang oleh obligasi denominasi rupiah dengan return tertinggi yakni 1,32 persen. Kemudian, diikuti obligasi denominasi ringgit sebesar 0,67 persen dan obligasi denominasi baht sebesar 0,61 persen.

“Tetap jauh lebih tinggi. (Imbal hasil obligasi denominasi rupiah) tetap paling tinggi dan udah masuk ke investment grade,” ujar Wawan, Senin, 13 Januari 2020. Ia juga menyebut daya tarik RI berasal dari beberapa faktor.

Advertising
Advertising

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi, yakni di kisaran 5 persen. Kedua, penurunan suku bunga acuan masih terbuka pada tahun dengan bobot total hingga 50 basis poin melalui dua kali pemangkasan.

Ketiga, kondisi politik relatif stabil. Keempat, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung stabil.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada 9 Januari 2020 sebelumnya mencatat kepemilikan asing dalam instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 1.071,9 triliun atau 38,8 persen dari total outstanding yakni Rp 2.762,74 triliun. Secara tahun berjalan, dana asing yang masuk ke SBN sebesar Rp 10,04 triliun dari Rp 1.061,86 triliun pada akhir Desember 2019.

Wawan memperkirakan obligasi denominasi rupiah tetap jadi yang dominan. Pertumbuhan ekonomi baik, stabilitas politik baik. "Secara politik, (obligasi denominasi rupiah) paling stabil, ada potensi suku bunga turun dua kali, rupiah masih lebih baik dibandingkan mata uang negara lain (dibandingkan ringgit dan baht),” katanya.

Daya tarik itu yang disebut-sebut menjadi modal yang solid untuk menunjang minat investor asing terhadap instrumen investasi lain seperti surat utang korporasi. Meski begitu, ada juga investor asing yang masih mengandalkan SBN karena likuiditasnya yang tinggi.

Namun demikian, menurut Wawan, porsi kepemilikan investor asing pada instrumen surat utang korporasi bisa bertambah secara bertahap. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan, pada Desember 2019, kepemilikan asing dalam instrumen surat utang korporasi sebesar 7,28 persen. Sisanya, digenggam oleh investor lokal dengan porsi 92,72 persen.

BISNIS

Berita terkait

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

2 hari lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

9 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

10 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

10 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

11 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya