Tekan Suhu Dua Derajat, KLHK: Butuh Rehabilitasi 800 Ribu Hektare

Senin, 13 Januari 2020 15:51 WIB

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Siti Nurbaya kembali dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri KLHK dalam Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan perlu rehabilitasi sekitar 800.000 hektare (ha) lahan untuk membantu menekan kenaikan suhu seperti yang dicanangkan dalam target kontribusi Perjanjian Paris.

"Ya, kita masih rencana untuk dua derajat (celcius), sedang siap-siap untuk yang satu setengah derajat (celcius). Maka sebetulnya kebutuhan untuk penanamannya dalam rangka pemulihan itu sampai 800.000 hektare," ujar Menteri Siti Nurbaya di sela rapat kerja teknis rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Kantor KLHK di Jakarta, Senin 13 Januari 2020.

Setelah meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, Indonesia memiliki Nationally Determined Contributions (NDC) atau target kontribusi nasional menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional sampai dengan 2030.

Hal itu dilakukan untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global sebesar 2 derajat celcius. Tapi, jika ingin menekan kenaikan suhu ke 1,5 derajat celcius, maka diperlukan rehabilitasi lahan dan hutan yang lebih besar.

Menurut Siti, agenda pemulihan lingkungan sendiri merupakan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo yang sudah dirintis oleh KLHK sejak 2018. Namun, Presiden kembali menegaskan pada pertemuan dengan Menteri LHK pada 6 dan 8 Januari 2020 untuk bekerja lebih keras melakukan pemulihan dengan penanaman dan penyiapan bibit baik.

Pada 2019 sudah ada alokasi untuk merehabilitasi 207.000 ha hutan dan lahan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya terjadi rehabilitasi sekitar 23.000-25.000 ha per tahun sebelum 2019.

Selain itu, setelah melihat berbagai bencana seperti banjir dan longsor yang terjadi pada Januari 2020, maka segala daya upaya harus dilakukan untuk mengantisipasi termasuk mengintensifkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Dia juga memuji partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang melakukan penanaman untuk membantu proses rehabilitasi yang bisa menambah besar lahan yang direhabilitasi.

"Jadi kalau kalau kita bisa menghimpun semua kekuatan ini maka sebetulnya bisa lebih dari 430.000 hektare yang bisa ditanami setiap tahun. Tapi, ini juga tidak cukup untuk kebutuhan menurunkan emisi dan menurunkan suhu, kalau kawan-kawan tadi ada yang minta sampai satu setengah derajat," ujar Siti.

Berita terkait

Ditangkap Karena Konsumsi Liquid Ganja, Chandrika Chika Cs Berpeluang untuk Direhabilitasi

4 hari lalu

Ditangkap Karena Konsumsi Liquid Ganja, Chandrika Chika Cs Berpeluang untuk Direhabilitasi

Polisi membuka peluang Chandrika Chika bersama lima temannya mendapat rehabilitasi narkoba, setelah ditangkap karena mengkonsumsi liquid ganja.

Baca Selengkapnya

Tersangka Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi di Makassar Segera Jalani Persidangan

4 hari lalu

Tersangka Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi di Makassar Segera Jalani Persidangan

Saat ini kejahatan perdagangan satwa dilindungi kerap dilakukan melalui media online.

Baca Selengkapnya

Masukkan Sektor Laut Dalam Second NDC, KLHK: Ekosistem Pesisir Menyerap Karbon

5 hari lalu

Masukkan Sektor Laut Dalam Second NDC, KLHK: Ekosistem Pesisir Menyerap Karbon

KLHK memasukkan sektor kelautan ke dalam dokumen Second NDC Indonesia. Potensi mangrove dan padang lamun ditonjolkan.

Baca Selengkapnya

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, KLHK Prioritaskan Pembatasan Gas HFC

5 hari lalu

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, KLHK Prioritaskan Pembatasan Gas HFC

Setiap negara bebas memilih untuk mengurangi gas rumah kaca yang akan dikurangi atau dikelola.

Baca Selengkapnya

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

11 hari lalu

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Temuan Baru Anak Badak Jawa di Ujung Kulon, KLHK: Masih Banyak Ancaman

20 hari lalu

Temuan Baru Anak Badak Jawa di Ujung Kulon, KLHK: Masih Banyak Ancaman

Temuan individu baru badak Jawa menambah populasi satwa dilindungi tersebut di Taman Nasional Ujung Kulon. Beragam ancaman masih mengintai.

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta dan Sekitarnya Membaik, Gara-gara Mudik Lebaran?

20 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta dan Sekitarnya Membaik, Gara-gara Mudik Lebaran?

Selama tiga hari terakhir, bersamaan dengan mudik lebaran, 11 stasiun pemantau kualitas udara Jakarta dan sekitarnya mencatat membaiknya level ISPU.

Baca Selengkapnya

Turut Dipicu Pasar Tumpah, Tambahan Sampah H-1 Lebaran di Depok Bisa Mencapai 180 Ton

20 hari lalu

Turut Dipicu Pasar Tumpah, Tambahan Sampah H-1 Lebaran di Depok Bisa Mencapai 180 Ton

Sampah di Depok diprediksi bertambah hingga 180 ton dari hari biasa pada malam Lebaran. Muncul dari pasar tumpah.

Baca Selengkapnya

KLHK: Ada Potensi Sampah 58 Juta Kilogram dari 2 Minggu Arus Mudik dan Balik Lebaran

23 hari lalu

KLHK: Ada Potensi Sampah 58 Juta Kilogram dari 2 Minggu Arus Mudik dan Balik Lebaran

KLHK menghitung potensi sampah hingga 58 juta kilogram dari mobilitas 193,6 juta penduduk dalam periode dua minggu arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Kena Getah Penambangan Ilegal di IKN

27 hari lalu

Kena Getah Penambangan Ilegal di IKN

KLHK menjatuhkan denda Rp 1,34 miliar kepada pemilik konsesi PT Mandiri Sejahtera Energindo di areal IKN. Penambangan diduga dilakukan pihak lain.

Baca Selengkapnya