Natuna Panas, Gubernur Kepri Minta Penenggelaman Kapal Diteruskan

Reporter

Teras.id

Editor

Rahma Tri

Minggu, 12 Januari 2020 21:32 WIB

KRI Usman Harun-359 (kanan) bersama KRI Sutedi Senoputra-378 melakukan konvoi saat peran bahaya tempur udara di Laut Natuna, Jumat, 20 Januari 2020. KRI Usman Harun-359 bersama KRI Teuku Umar-385, KRI Sutedi Senoputra-378 dan dua kapal Bakamla tergabung dalam operasi siaga tempur laut Natuna 2020 untuk melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA

TEMPO.CO, Tanjungpinang - Menyusul masuknya kapal-kapal nelayan Cina ke perairan Natuna, Plt Gubernur Kepri, Isdianto meminta kebijakan penenggelaman kapal digalakkan lagi. Isdianto meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melanjutkan kebijakan Susi Pudjiastuti bagi kapal asing yang mencuri ikan di perairan Natuna.

"Saya kira bila kebijakan penenggelaman kapal itu diteruskan, maka akan ada efek jera bagi kapal-kapal pencuri ikan dari negara luar itu," katanya ketika menanggapi polemik di Laut Natuna Utara, pekan lalu.

Menurut Isdianto, selama kebijakan penenggelaman kapal itu diberlakukan, hampir tidak pernah ada kapal asing yang berani untuk mencuri ikan di perairan Natuna maupun Anambas. "Selama kebijakan itu berlaku, tangkapan nelayan lokal disana cukup melimpah," kata dia.

Selain itu, Isdianto juga meminta kepada aparat keamanan untuk dapat lebih meningkatkan keamanan di kawasan Laut Natuna Utara. "Saya juga meminta seluruh instansi terkait, pengamanan di Laut untuk ditingkatkan lagi dengan maraknya pencurian ikan saat ini," ia berharap.

Sementara itu, Susi Pudjiastuti sendiri telah bereaksi keras pada manuver Cina yang menerobos dan mencuri ikan di Natuna. Susi menanggapi cuitan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal Natuna.

Advertising
Advertising

Melalui akun Twitternya, Susi Pudjiastuti mengatakan Presiden seharusnya bisa melakukan tindakan lebih dari sekadar menghalau kapal asing yang mengeksploitasi wilayah ZEE Indonesia. "Yang mencuri di EEZ (Exclusive Economic Zone) kita Seharusnya ditangkap saja. Dan putuskan dimusnahkan. Jangan hanya dihalau," ujar Susi melalui akun media sosial Twitter, Kamis, 8 Januari 2020.

Cina sebelumnya berkukuh mengklaim wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, dengan mengacu pada Nine Dash-Line atau garis batas imajiner. Kayakinan itu mendorong Cina melanggar garis batas ZEE Indonesia yang telah diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

HARIANKEPRI.COM | EKO WAHYUDI

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

7 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

12 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

14 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

14 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya