Tempo. Co, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke depannya tidak ingin perusahaan pelat merah sering berganti-ganti kepemimpinan. Sebabnya, pergantian kepemimpinan dinilai bisa membuat perseroan tidak stabil.

"Saya ingin yang 15 atau 127 (BUMN), direksi komisaris nanti jangan gonta-ganti nantinya, mana ada kestabilan kalau pimpinan diganti tiap tahun," ujar Erick di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jumat, 10 Januari 2020.

Namun, Erick Thohir mengatakan dia akan mencatat kinerja direksi atau komisaris yang tidak memenuhi target atau key performance index. Di samping, ia juga akan menandai perseroan yang kerap memanipulasi laporan keuangan agar terlihat untung. "Bisa saja mereka diganti."

Di sisi lain, tak menutup kemungkinan ia meninjau kembali para pejabat di 142 perseroan pelat merah dan melakukan penyegaran. Menurutnya hal tersebut adalah hal lumrah dan bukan sesuatu yang perlu diributkan. Yang pasti, ia mengingatkan bahwa pemimpin BUMN mesti memenuhi tiga kriteria, yaitu akhlak, loyalitas, dan kerjasama tim.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk merombak total BUMN. "Saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada," kata dia dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Jokowi mengatakan urusan BUMN, apalagi yang berkaitan dengan teknis itu berkaitan dengan Menteri BUMN. Yang jelas, ia meminta semua aset yang dimiliki BUMN harus produktif. "Jangan sampai ada aset yang tidak produktif sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen yang ada," tuturnya.

Dari 142 BUMN yang ada, Erick Thohir mengatakan hanya 15 perseroan yang berkontribusi besar terhadap keuntungan negara, atau 73 persen dari laba Rp 210 triliun. Sementara sisanya menyumbang 27 persen. Karena itu, untuk pergantian direksi 15 perusahaan lebih ketat dan melibatkan menteri terkait, serta presiden.

CAESAR AKBAR | ANTARA