Menteri Edhy Prabowo Angkat 9 Orang Jadi Tim Konsultan Publik

Kamis, 9 Januari 2020 13:23 WIB

Wakil Gubernur Jawa Barat ( Uu Ruzhanul Ulum mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo mengunjungi tempat budidaya ikan air tawar di Kampung Parung Serab, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, 2 Januari 2020. (Foto: Yana/Humas Jabar)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah mengangkat sembilan orang untuk menempati posisi Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan sembilan figur itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 2/Kepmen-KP/2020 yang terbit pada 6 Januari 2020.

Berdasarkan SK yang diterima Tempo, dari sembilan nama yang ditunjuk Edhy, dua di antaranya adalah Ali Mochtar Ngabalin dan Effendi Gazali. Ngabalin saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Ia juga mantan anggota Komisi I DPR dan politikus Partai Golkar.

Sedangkan Effendi Gazali adalah pakar komunikasi yang juga guru besar di Universitas Moestopo.

Dalam struktur keanggotaan yang dituangkan pada SK lima halaman itu, Ngabalin ditunjuk sebagai pembina. Sementara itu, Effendi menempati posisi sebagai ketua tim.

Juru bicara Menteri KKP, Miftah Sabri, mengatakan penunjukan Ngabalin dan Effendi bukan tanpa alasan. "Pak Ngabalin sudah 15 tahun menggeluti usaha pembudidayaan keramba jaring apung, baik secara pribadi, kelompok koperasi, maupun perusahaan," ucapnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 8 Januari 2020.

Sedangkan Effendi, kata dia, adalah seseorang yang cukup memiliki minat di bidang perikanan. Menurut Miftah, keduanya akan bertugas menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Tim yang disebut sebagai KP2 ini diklaim akan menjalankan konsep pembangunan pentahelix. Dalam mengambil kebijakan nanti, Edhy Prabowo disebut bakal mempertimbangkan usulan unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademikus, pengusaha, dan media.

Selain Ngabalin dan Effendi, tujuh orang lainnya yang tergabung dalam tim ialah Muhammad Yusuf (eselon I KKP) sebagai pembina; Yugi Prayanto (anggota Kamar Dagang Indonesia) sebagai pembina; aktivis lingkungan Chalid Muhammad sebagai Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan.

Selanjutnya, Bayu Priyambodo (peneliti) sebagai Waketum Bidang Riset dan Pengembangan; Agnes Marcellina Tjhin (pengusaha/mantan caleg Gerindra) sebagai Waketum Ketua Bidang Sinergi Dunia Usaha; Welnadi sebagai sekretaris dan Bunga Kejora sebagai wakil sekretaris.

Menurut surat keputusan itu, masa kerja tim pembantu Edhy Prabowo ini akan berlaku sejak keputusan terbit hingga 31 Desember 2020. Adapun biaya penggajian anggota tim ini akan ditanggung oleh anggaran KKP.

Berita terkait

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

19 jam lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

1 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

2 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

4 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

7 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

7 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

7 hari lalu

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

8 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

8 hari lalu

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.

Baca Selengkapnya

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

8 hari lalu

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.

Baca Selengkapnya