TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinaasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menjamin kisruh Indonesia dan Cina soal perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau tak akan mengganggu arus modal asing. Menurut dia, perkara kedaulatan wilayah dan investasi merupakan dua hal yang berbeda.

"Soal Natuna kan itu masalah pelanggaran (batas negara). Tentu urusannya dengan penegak hukum. Investasi dan persoalan Natuna adalah dua hal yang berbeda," ujar Bahlil di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.

Bahlil melanjutkan, saat ini iklim investasi Indonesia cukup moncer. Pada akhir 2019, ia mencatat total realisasi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) di dalam negeri mencapai 55 persen dari total keseluruhan investasi. Secara nominal, realisasi FDI mencapai Rp 800 triliun.

Angka realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 792 triliun. Dalam hal ini, kata dia, Cina berada pada posisi lima besar penanam modal di Indonesia selain Singapura dan Jepang.

Di tengah memanasnya klaim Natuna, Bahlil mengatakan BKPM saat ini bertugas meyakinkan seluruh investor Cina bahwa kondisi investasi di dalam negeri akan jauh lebih baik ke depan. Pemerintah telah menjamin kemudahan arus masuk modal melalui regulasi Omnibus Law.

Di lokasi yang sama, Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, juga memastikan persoalan Natuna tak akan mengganggu kinerja investasi Cina ke Indonesia. "Saya tak berpikir demikian," ucapnya.

Xiao lantas mengibaratkan hubungan Negeri Tirai Bambu dengan Indonesia dalam memandang masalah perairan Natuna Utara seperti teman baik yang sedang berbeda perspektif. Xiao mengatakan Indonesia adalah sahabat Cina, namun keduanya memiliki pandangan yang berlainan saat melihat persoalan Laut Natuna.

"Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area. Tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda. Kami bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Xiao.

Xiao mengakui negaranya telah melakukan komunikasi diplomasi yang baik dengan pemerintah Indonesia untuk mencari benang kusut dari persoalan klaim wilayah perairan Natuna. Ia meyakini masalah ini dapat diselesaikan oleh dua negara secara baik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tak akan ada gesekan antara Cina dan Indonesia imbas adanya perbedaan pandangan soal Natuna. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo telah secara jelas menyatakan agar tak menyangkut-pautkan kedaulatan dan investasi. "Enggak ada urusan dengan investasi. Kedaulatan is kedaulatan," ucapnya.

Di sisi lain, Luhut juga menekankan perlunya peningkatan kegiatan nelayan di perairan Natuna Utara agar wilayah itu tak kosong. Ia memastikan akan menggeber pembangunan pangkalan nelayan yang sejatinya sudah dirancang bertahun-tahin lampau.

"Kami akan pindahkan nelayan dari pantai utara masuk ke sana (Natuna), juga dari Sumatera Utara. Lalu Indonesia juga akan punya tanker di sana. Kita sudah kerja sama dengan Kementerian Pertahanan," ucap Luhut.