TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan instruksi langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta. Jokowi meminta Anies untuk bergerak cepat memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta.

Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Anies merampungkan sodetan Kali Ciliwung menuju ke Banjir Kanal Timur (BKT) tahun ini juga. Tak hanya itu, dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta itu untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahannya.

"Dan juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat terbatas mengenai penanganan banjir di Istana Merdeka, Rabu 8 Januari 2020.

Seperti diketahui, penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya selain diakibatkan oleh tingginya curah hujan, juga diperparah dengan mandegnya proyek pelebaran sungai atau yang disebut dengan normalisasi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut, normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 km baru selesai sekitar 16 km. Sisanya, pelebaran sungai itu masih terkendala upaya pembebasan lahan.

Tak jauh berbeda, proyek sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, Basuki menyatakan pembebasan lahannya baru 600 m dari 1,2 km.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru enggan meneruskan program normalisasi sungai dan memilih melakukan naturalisasi sungai. Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.