TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Indonesia terbuka atas investasi dari berbagai negara, tak hanya pro terhadap investor asal Cina, misalnya.

Terdekat, Presiden Joko Widodo direncanakan bertolak ke Uni Emirat Arab untuk menjemput investasi US$ 20 miliar atau sekitar Rp 280 triliun. "Jadi jangan bilang Cina-Cina melulu, jadi jangan tuduh kita pro Cina saja," ujar dia Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Rencananya, Luhut akan meluncur ke Uni Emirat Arab pada hari Jumat malam, 10 Januari 2020. Sementara Jokowi berangkat Sabtu pagi, 11 Januari 2020. Adapun mereka akan menyaksikan penandatanganan itu pada Senin, 13 Januari 2020.

Luhut mengatakan investasi itu akan masuk di beberapa sektor, misalnya minyak dan gas, petrokimia, serta sedikit di pertanian, hingga pendidikan. Arus modal itu direncanakan mulai masuk pada tahun ini. Ia mengatakan investasi itu gol lantaran kedekatan Presiden Jokowi dengan putra mahkota UEA.

Sejak tahun lalu, Luhut memastikan Uni Emirat Arab sepakat menggelontorkan dana segar untuk Indonesia. UEA akan menanamkan modalnya untuk membangun sejumlah properti dan membantu Indonesia mengelola lahan pertanian.

“Ini merupakan respons dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dua bulan lalu. Hubungan kedua negara saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Presiden juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Putra Mahkota,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2019.

Di bidang properti, Luhut mengatakan UEA akan membangun Grand Mosque Abu Dhabi yang nantinya bakal menjadi Islamic Center di Solo, Jawa Tengah. Pembangunan itu dilakukan di atas lahan seluas 2,5 hektare milik Pertamina. Luhut mengatakan desain masjid tersebut akan kelar dalam tiga bulan sejak kerja sama diteken. Adapun Pertamina saat ini tengah melakukan proses relokasi bangunan SPBU yang semula berdiri di lahan tersebut.

<!--more-->

Selain itu, Luhut berujar bahwa Indonesia dan UEA telah sepakat membentuk program e-learning yang akan membantu 100 ribu siswa dan 1.000 guru mendapatkan pendidikan dengan sistem Elaf. Program ini akan terimplementasi di 50 persen sekolah Madrasah dan 50 persen sekolah umum. Ke depan, sistem pendidikan ini diharapkan mampu memperkuat sisi toleransi dan moderasi siswa dan guru.

UEA juga telah setuju menyuntikkan modal untuk pengelolaan lahan pertanian di Kalimantan Tengah seluas 100 ribu hektare. Lahan tersebut ke depan bakal menjadi sentral penanaman buah-buahan tropis. Ihwal kerja sama ini, Luhut mengatakan UEA telah mengajukan negosiasi harga sewa, kontrak, dan komposisi pembagian saham kepada pemerintah daerah.

Di sektor energi, Pertamina dan Abu Dhabi National Oil Company bersepakat mengembangkan proyek hilirisasi Kilang Minyak Balikpapan. "Pertamina juga bertemu dengan Mubadala (Mubadala Investment Company) untuk memperluas investasi Mubadala di sektor hulu antara lain partisipasi Mubadala di Blok Rokkan,” ujarnya.

Adapun di sisi pertahanan, UEA telah berkomitmen membeli kapal pendarat tank atau LST dari Indonesia. Luhut mengklaim, ini pertama kalinya UEA mengimpor kapal Angkatan Laut. Adapun pihak Angkatan Laut UEA telah menyambangi Indonesia untuk melihat pembuatan kapal itu. Transaksi kapal ini pun akan diselesaikan pada 23 Oktober nanti.

Secara keseluruhan, Luhut menjelaskan, UEA bakal merealisasikan investasinya ke Indonesia mulai bulan ini. Skema dana investasi ini akan diimplementasikan melalui Abu Dhabi Investment Authority atau ADIA. “Dari ADIA nanti akan masuk investasi senilai US$ 1 milar (Rp 14 triliun),” ujarnya. Dana ini dapat digunakan untuk membangun real estate pengembangan destinasi wisata, hingga proyek-proyek swasta lainnya.

Luhut mengatakan UEA juga telah menawarkan proposal pembentukan Lembaga Dana Abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). SWF akan menjadi penampung dana investasi dari berbagai negara, termasuk Uni Emirat Arab. Dengan SWF, investasi ke Indonesia dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi US$ 5-10 miliar. Dana ini bisa digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur atau investasi secara umum.

FRANCISCA CHRISTY