TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan penyelesaian masalah di perairan Natuna, Kepulauan Riau, harus diselesaikan secara kedaulatan.

"Kalau berbicara persoalan Natuna dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Investasi adalah investasi, hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Sementara kalau Natuna adalah urusan kedaulatan," kata Bahlil dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.

Bahlil menyebutkan persoalan Natuna ditangani dalam tataran hubungan diplomasi yang baik. Ia pun berharap hubungan diplomasi yang baik akan mendukung proses investasi kedua pihak. "Tugas saya adalah bagaimana meyakinkan mereka (investor) bagaimana Indonesia adalah tempat yang positif bagi investasi," katanya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama yang terkait teritorial negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). “Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Htersebut disampaikan Jokowi terkait memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, sejumlah kapal nelayan Cina masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.

Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga kemarin.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai persoalan klaim Cina di perairan Natuna yang belakangan menghangat. "Kita cool saja. Kita santai kok, ya," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.

Menurut Prabowo, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun Cina negara sahabat."

Senada dengan Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan juga tak ingin permasalahan dengan Cina ini menjadi besar. "Itu sebenarnya sederhana, tidak perlu terlalu diributin," tutur dia. "Untuk apa ribut yang tidak mesti diributin."

Luhut pun mengatakan selama ini Indonesia mengakui wilayah dari Natuna 200 nautical mile sebagai zona ekonomi eksklusif. Ia mengatakan Indonesia tidak pernah mengakui ada klaim wilayah dari Cina.

ANTARA | CAESAR AKBAR