Luhut Pandjaitan Curhat Dana Perjalanan Dinasnya Kurang

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Senin, 6 Januari 2020 12:57 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kiri) saat meninjau prosesi pengangkatan gerbong kereta Light Rail Transit (LRT) pertama di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta, AhAd, 13 Oktober 2019. sarana proyek LRT Jabodebek dibangun oleh PT INKA bersama PT KAI dan PT LEN. Sedangkan prasarana LRT dibangun oleh PT Adhi Karya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persoalan belanja barang dan perjalanan dinas merupakan permasalahan yang dihadapi semua level, dari tingkat menteri hingga ke bawah. Sebab, ia merasa anggaran untuk perjalanan dinas tersebut masih kurang.

"Dulu sebelum menjadi pejabat negara, saya pergi ke mana hotel saya enak karena saya bayar sendiri. Sekarang dibayarin kantor jadi kurang," ujar Luhut di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Belum lagi dalam perjalanan dinas pun, kerap kali deputi-deputinya mesti menginap di hotel yang berbeda dengannya lantaran duitnya tidak cukup. Oleh karena itu, ia merasa ketentuan tersebut perlu ditinjau ulang sehingga tidak menjadi temuan di kemudian hari.

Sebelumnya Anggota BPK Isma Yatun mengatakan lembaganya akan memperhatikan belanja perjalanan dinas Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Hal tersebut masuk ke dalam kategori risk based audit.

"Kalau tadi saya mengapresiasi Kemenko Maritim karena tindaklanjut yang baik, saya ingin mengingatkan Bapak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa kami akan memperhatikan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," tutur Isma di kesempatan yang sama.

Berdasarkan pemeriksaan periode sebelumnya, Isma mengatakan setiap kementerian memang memiliki isu-isu sendiri yang diperhatikan oleh BPK. Di samping perjalanan dinas yang akan diperhatikan dari Kemenko Maritim dan Investasi, ia mengatakan BPK juga akan memelototi persoalan di kementerian lain.

Terkait pemeriksaan belanja perjalanan dinas Kemenko Maritim dan Investasi, Ketua BPK Agung Firman mengatakan BPK akan memeriksa berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan Menteri Keuangan.

Hari ini, BPK mengadakan entry meeting pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2019 atas kementerian di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara IV. Dalam pertemuan itu, lembaga audit negara itu memberitahukan sejumlah hal, antara lain tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, waktu pemeriksaan, hingga kriteria pemeriksaan.

Berita terkait

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

5 jam lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

7 jam lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

10 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

10 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

11 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

1 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

1 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

2 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

2 hari lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya