TEMPO.CO, Jakarta - Banyaknya kapal asing yang masuk ke perairan Natuna mendorong pemerintah untuk membantu para nelayan yang beraktivitas di sana. Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan menempatkan satu kapal tanker yang memuat bahan bakar dan keperluan lain di perairan Natuna.

"Nanti armada mendampingi nelayan di sekitar kapal itu untuk mancing dan sebagainya. Sehingga nggak usah bolak balik (isi BBM) dari Jawa. Itu yang akan dikembangkan nanti," kata Purbaya, Sabtu, 4 Januari 2020.

Purbaya menyebut wacana ini sejatinya sudah ada sejak 3 - 4 tahun lalu, tetapi, implementasinya belum terlalu baik. "Tahun ini akan saya jalankan," katanya.

Belakangan situasi di perairan Natuna tegang ketika kapal penjaga pantai milik Cina kedapatan mendampingi kapal asing pencuri ikan masuk ke wilayah tersebut. Tak hanya kapal Cina, kapal Vietnam pun memasuki wilayah perairan dan menangkap ikan di sana.

Indonesia lalu memberikan nota keberatan kepada Cina. Namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang pada pernyataannya di penghujung 2019 mengatakan bahwa Cina memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas Kepulauan Nansha dan perairan terkait di dekatnya, termasuk di dalamnya ZEEI di perairan Natuna.

Geng Shuang juga mengatakan bahwa Cina memiliki hak historis di Laut Cina Selatan dan para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha.

Menanggapi situasi ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menginginkan adanya satu solusi yang baik atas persoalan klaim Cina di perairan Natuna Utara. Meski begitu, ia menyadari masing-masing negara memiliki sikap sendiri.

"Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimanapun Cina negara sahabat," ujar Prabowo di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut angkat suara terkait polemik Laut Natuna antara Indonesia dan Cina. "Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF)," kata Susi lewat akun twitternya @susipudjiastuti pada Sabtu pagi, 4 Januari 2020.

Cina, kata Susi Pudjiastuti, tidak mungkin dan tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan tersebut. Sebab, IUUF adalah kejahatan lintas negara.

BISNIS