Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghadiri rapat yang membahas masuknya kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif wilayah perairan Natuna Utara. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R., serta Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. TEMPO/Francisca Christy
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri menggelar rapat bersama menyusul manuver kapal Cina di wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna, beberapa waktu lalu. Rapat digelar secara tertutup di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta dipimpin oleh Menteri Mahfud MD.
Menurut informasi, rapat digelar pukul 13.30 WIB. Adapun berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, beberapa menteri telah hadir sebelum rapat dimulai.
Hadir pertama kali, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian disusul Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R. Tak lama kemudian, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto tiba di lokasi.
Sekitar 10 menit berselang, berturut-turut Menteri Perhubungan Budu Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tiba di kantor Mahfud MD. Ketiganya hanya tersenyum saat disapa wartawan dan langsung masuk ke gedung utama Kementerian Polhukam.
Persoalan perairan di utara Natuna menjadi perhatian pemerintah setelah Bakamla sebelumnya menemukan pelanggaran atas ZEE Indonesia yang terjadi pada 24 Desember 2019. Bakamla menyebut kejadian ini bermula saat kapal penjaga pantai (coast guard) pemerintah Cina yang muncul di perbatasan perairan pada 10 Desember 2019.
