Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Tempo/Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memperketat pengawasan di perairan yang terindikasi masuknya kapal ikan asing secara ilegal, termasuk di perairan Natuna.
"Kita sedang melakukan pengawasan terus dengan ketat, tidak hanya sekedar online, kita melakukan dengan fisik," ujar Edhy di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin, 30 Desember 2019.
Adapun, sebelumnya beredar kabar kapal penjaga pantai (coast guard) milik China mengawal kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kapal ikan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Natuna disebut-sebut berasal dari Vietnam dan Malaysia.
Edhy tak mau mengumbar telah melakukan pengawasan. Yang pasti, tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah beberapa hari ini ada di wilayah tersebut. "Kita lakukan secara sinergi dengan AL [TNI Angkatan Laut] dan Bakamla [Badan Keamanan Laut]," katanya.
Edhy juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengantisipasi adanya klaim bahwa wilayah yang dimasuki kapal asing tersebut bukan bagian dari Indonesia.
"Karena berhubungan dengan teritorial. Karena ada pihak yang akan mengklaim, kita harus bicara diplomasi ini," tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan posisi Satuan Tugas Pemberantasan dan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Edhy menjelaskan bahwa masa tugasnya belum berakhir. "Satgas belum selesai. Satgas dibentuk presiden. Satgas tetap ada," katanya.
Hanya saja kata Edhy, satgas sejatinya dibuat untuk kordinasi, sementara untuk saat ini dia mengaku tidak memiliki masalah atau kesulitan dalam hal kordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan di laut.
"Sudah sejalan. Timnya enggak berubah kok. Timnya ada, ini ada. Penanganan terhadap illegal fishing tetap kita kawal," kata Edhy Prabowo.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.
KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi
2 hari lalu
KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.
KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia
2 hari lalu
KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
8 hari lalu
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.