Suasana lengang di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. TEMPO/Rita Nariswari
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan proses penjaminan untuk proyek KPBU Bandara Komodo-Labuan Bajo.
Direktur Utama PII M. Wahid Sutopo mengatakan proyek ini merupakan yang pertama menggunakan skema KPBU dan bekerja sama dengan investor asing. Diharapkan bisa menjadi percontohan untuk proyek bandara lainnya.
“Kami merupakan salah satu SMV Kemenkeu yang memiliki mandat sebagai penyedia penjaminan pemerintah skema KPBU. Pernyataan kesediaan penjaminan [in principle approval/IPA] telah diterbitkan November 2019,” kata Wahid dalam siaran pers, Sabtu, 28 Desember 2019.
Dia menjelaskan penjaminan dapat meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor dan perbankan yang membiayai proyek. Proyek Bandara Komodo ini merupakan proyek transportasi kedua yang telah didukung dengan penyediaan penjaminan pemerintah.
Sampai dengan November 2019, PII mendukung Kementerian Perhubungan untuk penyiapan proyek melalui penugasan Project Development Facility (PDF) Kemenkeu untuk proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi dan Kereta Api Makassar-Parepare.
Selain itu, PII juga sedang dalam proses pengembangan dan penyiapan penjaminan untuk beberapa proyek infrastruktur transportasi prioritas seperti Bandara Singkawang Kalimantan Barat dan Pelabuhan Baubau Sulawesi Tenggara.
PII telah menyediakan penjaminan untuk pinjaman BUMN kepada lembaga keuangan internasional serta berperan dalam membantu penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (Project Development Facility) pada lima infrastruktur skema KPBU pada sektor kesehatan, jalan, dan transportasi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut partisipasi investor swasta ke depan khususnya di sektor infrastruktur transportasi akan terus didorong meringankan beban APBN dengan terus memberikan dampak yang baik bagi pelayanan transportasi publik.
“Dukungan kami dalam proyek KPBU Bandara Komodo adalah melalui penyediaan penjaminan pemerintah melalui PII, dan melalui mekanisme pemanfaatan aset melalui skema kerja sama penyediaan infrastruktur,” kata Sri.
