Soal Jiwasraya, Bos OJK: Kami Cari Jalan Keluar Secepatnya
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 25 Desember 2019 18:16 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso menegaskan bahwa pihaknya tak tinggal diam menghadapi kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Tidak apa-apa. Kami akan carikan jalan keluar secepatnya," kata Wimboh saat mendatangi open house Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengumumkan kerugian negara lebih dari Rp 13,7 triliun akibat tindak pidana korupsi di tubuh Jiwasraya. "Sampai Agustus 2019, Jiwasraya menanggung kerugian negara hingga Rp 13,7 triliun, ini baru perkiraan awal. Diduga [nilai aslinya] akan lebih dari itu," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin pekan lalu.
Dia menjabarkan bahwa terdapat tindakan yang melanggar prinsip tata kelola, terkait pengelolaan dana yang dihimpun melalui produk asuransi Jiwasraya atau Saving Plan. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian negara.
Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko sempat buka suara bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Hexana menjelaskan bahwa setelah dirinya dan jajaran direksi baru menempati kursi manajemen, perseroan bersama salah satu konsultan melakukan kajian terkait akar permasalahan dari merosotnya kondisi keuangan Jiwasraya.
Saat ini Jiwasraya mencatatkan RBC jauh di bawah ketentuan minimal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120 persen. Per September 2019, ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun dan mengalami kerugian Rp 13,74 triliun.
Menurut Hexana, kajian yang dilakukannya berbuah tiga poin akar permasalahan. Pertama, perseroan meluncurkan produk yang membutuhkan likuiditas tinggi, tetapi menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi.
Imbal hasil yang tinggi tersebut menarik minat sejumlah nasabah dan menjadi sumber cuan bagi Jiwasraya. Hal tersebut terlihat dari terus bertambahnya nilai premi produk JS Plan, hingga puncaknya pada 2017 pendapatan premi Saving Plan mencapai 75,3 persen dari total premi Jiwasraya.
<!--more-->
Pada 2015, perolehan premi JS Plan mencapai Rp 5,15 triliun atau 50,3 persen dari total premi kala itu, pada 2016 meningkat menjadi Rp 12,57 triliun (69,5 persen dari total premi), dan 2017 menjadi Rp 16,54 triliun dengan total premi Rp 21,91 triliun. Pada 2018, perolehan premi JS Plan menyusut menjadi Rp 5,46 triliun atau 51,1 persen dari total premi.
"Kenyataannya (imbal hasil JS Plan) tidak pernah bisa di-cover oleh investasi. Imbal hasil yang dijanjikan itu efektifnya 13 persen , turun jadi 7 persen , kondisi pasar jauh lebih rendah dari itu (sehingga menyebabkan kerugian)," ujar Hexana dalam paparannya saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin, 16 Desember 2019.
Dia menjelaskan bahwa saat pasar mulai bergejolak, para investor atau pemegang polis mulai mempertanyakan underlying investasi keuangan dari Jiwasraya. Hal tersebut berpengaruh terhadap menurunnya perolehan premi JS Plan pada 2018.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebelumnya berharap Presiden Joko Widodo menyetujui pembentukan Holding BUMN Asuransi agar bisa menjadi obat bagi permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Erick mengatakan pembentukan usaha induk diperlukan supaya proses arus keuangannya tetap ada. "Supaya kita yakinkan bahwa uang itu kita carikan jalan walaupun, bayangkan apakah itu menjadi bagian skenario pemerintah kan tidak, itu oknum, tetapi pemerintah hadir untuk rakyat, bertanggung jawab untuk memberikan solusi," tutur Erick.
Selain pembentukan holding, dia mengatakan bakal ada langkah kedua dan ketiga sebagai tindakan lanjutan. Kendati demikian, ia belum bisa membeberkannya. "Takutnya nanti ada salah persepsi," kata dia.
Meski demikian, EricK Thohir menjamin pemerintah akan memberi solusi agar ada kepastian. "Bagaimana pun, ini kan uang publik, uang rakyat."
BISNIS | CAESAR AKBAR
