TEMPO.CO, Jakarta - BNI Syariah menargetkan pada tahun 2020 bisa menyalurkan KPR Sejahtera Syariah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 187,8 miliar. Target ini dipatok setelah BNI Syariah ditunjuk menjadi salah satu bank penyalur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan penyaluran Rp 187,8 miliar tersebut mencakup pembiayaan untuk 1.750 unit dengan kontribusi sebanyak enam persen dari total pembiayaan BNI iB Griya Hasanah.

Masuknya BNI Syariah sebagai bank pelaksana FLPP diharapkan bisa menambah portofolio pembiayaan konsumtif dan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah. "Hal ini merupakan wujud dukungan BNI Syariah terhadap program pemerintah," kata Abdullah, dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2019.

Untuk mencapai target tersebut, strategi BNI Syariah adalah memprioritaskan nasabah yang belum pernah mempunyai rumah dengan fix income kurang dari Rp 4 juta. Tak hanya itu, BNI Syariah juga akan menggenjot pemasaran untuk daerah yang potensial dalam penyaluran FLPP, serta melakukan kerja sama khusus dengan pengembang yang telah bergabung dalam asosiasi.

Sebagai bank pelaksana KPR subsidi pada 2020 BNI Syariah juga wajib menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan yang dikembangkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk kemudahan proses dan pelaporan terkait KPR bersubsidi.

Dalam penandatanganan komitmen pada Kamis pekan lalu itu tercatat sebanyak 37 bank pelaksana KPR FLPP telah ditunjuk pemerintah, yang terdiri dari 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah. Penunjukan bank pelaksana sebagai penyalur dana FLPP itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja realisasi penyaluran dana FLPP sepanjang 2019.

Penunjukan bank penyalur dana pembiayaan FLPP ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur penilaian kinerja di antaranya proses verifikasi, hasil pemantauan lapangan terkait ketepatan sasaran, termasuk dukungan pelaksanaan host to host, serta indikator kinerja keuangan.

Mulai 2020 pemerintah akan lebih fokus pada penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang efisien dan efektif sekaligus memperhatikan kualitas bangunan rumah subsidi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal.

Pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP senilai Rp 11 triliun untuk 2020, atau meningkat 38 persen dari target 2019. Angka itu terdiri dari Rp 9 triliun dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Rp 2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah.

Hingga akhir November 2019 outstanding pembiayaan properti BNI Syariah yaitu BNI Griya iB Hasanah berada di posisi Rp 13,06 triliun dengan pertumbuhan 11 persen (year on year), yang diperkirakan pada akhir tahun angka pertumbuhan itu tetap bertahan.

ANTARA