TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan kepada Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak guna menekan defisit transaksi perdagangan.

Ahok yang resmi menjabat sebagai Komut Pertamina 25 November 2019 itu langsung menyiapkan strategi. Salah satunya pengembangan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). “Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM),” katanya melalui akun Instagram, Minggu, 22 Desember 2019.

Pengembangan kawasan tersebut diyakini bisa membantu untuk mengurangi impor BBM secara signifikan. Selain itu, TPPI juga akan menjadi tumpuan produk turunan petrokomia dan Migas. “Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali,” ujarnya.

Ahok melakukan pendekatan persuasif mengajak semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar untuk membantu menjaga uang negara. “Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara,” ujar Ahok.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk mengawal pembangunan kilang minyak kepada Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Presiden Jokowi misi utama yang dibebankan kepada kedua bos Pertamina tersebut adalah mengurangi defisit transaksi perdagangan dan defisit perdagangan, utamanya berkaitan dengan impor migas.

“Juga pembangunan kilang minyak, harus. Udah 34 tahun gak bisa bangun, kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Seperti diketahui, proyek kilang baru belum menunjukkan titik terang. Proyek pembangunan Kilang Bontang misalnya, masih harus menunggu escrow account dari Overseas Oil and Gas LLC (perusahaan Oman) dan penyusunan approval list calon konsultan Bankable Feasibility Study (BFS).

Sementara pengembangan kilang Balikpapan sudah mencapai tahap pembentukan special purpose vehicle yakni PT Kilang Pertamina Balikpapan dan mencari calon mitra pemegang saham.

Progres pengembangan kilang Cilacap juga masih belum ada kesepakatan antara Pertamina dan Saudi Aramco, sedangkan Kilang Tuban masih terganjal urusan lahan.

Selain urusan kilang, Jokowi menuturkan pertemuannya dengan Ahok dan Nicke di Istana Kepresidenan pada Senin, 10 Desember 2019 membicarakan soal implementasi biodiesel B20 dan B30 untuk mengurangi impor migas.

“Intinya mereka menyanggupi. Kedua, penggunaan B30 yang dimulai Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak,” katanya.