Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau situasi mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara alias BUMN memberikan jatah satu kursi komisaris PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk kementeriannya. Saat ini, tak ada perwakilan Kementerian Perhubungan di jajaran komisaris perusahaan maskapai pelat merah itu.
"Saya akan minta satu (jatah) dari Kemenhub yang punya kapasitas teknis untuk masuk dalam jajaran komisaris," ujar Budi Karya saat ditemui di Stasiun Senen, Sabtu, 21 Desember 2019.
Budi Karya mengatakan Kemenhub akan memilih orang-orang yang mengerti benar soal teknis penerbangan dan keselamatan transportasi udara untuk menduduki kursi komisaris. Meski begitu, saat ini Budi Karya mengakui belum memiliki nama untuk dicalonkan sebagai Komisaris Garuda Indonesia.
Budi Karya memastikan tak akan mencalonkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara saat ini, Polana Banguningsih Pramesti. Sebab, Polana masih menjadi Ketua Dewan Pengawas AirNav. "Jadi pasti tidak boleh karena nanti ada conflict of interest," ujarnya.
Kementerian Perhubungan pernah memiliki perwakilan komisaris di Garuda Indonesia. Kala itu, Komisaris Garuda Indonesia dari Kemenhub ialah bekas Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso.
Agus tak lagi menjabat sebagai komisaris sejak 24 April 2019 dan diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Garuda Indonesia. Kala itu, Garuda Indonesia mengurangi jumlah jajaran komisarisnya dari semula tujuh menjadi lima.
Buntut Penganiayaan di STIP, Menhub Minta Sekolah SDM Perhubungan Ubah Hal Ini
2 hari lalu
Buntut Penganiayaan di STIP, Menhub Minta Sekolah SDM Perhubungan Ubah Hal Ini
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembaruan di sekolah yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP).
