Buntut Kasus Penyelundupan, Sri Mulyani Copot Pejabat Bea Cukai

Jumat, 20 Desember 2019 05:27 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Anggota DPRRI Komisi XI menunjukkan kepada awak media onderdil dan suku cadang motor Harley Davidson serta sepeda Brompton ilegal dalam konpers di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Bea dan Cukai pada Jumat, 20 Desember 2019. Ihwal kabar ini, juru bicara Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, tidak menyanggah atau membenarkan secara detail.

"Saya belum terinfo siapa saja saja yang akan mutasi besok," ujar Nufransa kala dihubungi Tempo, Kamis malam, 19 Desember 2019.

Meski begitu, Nufransa membenarkan bahwa ada pemindahan pejabat untuk sejumlah posisi di lingkungan kementeriannya, esok. Mutasi pun tidak hanya mendera pejabat di lingkungan Kepabeanan, tapi juga direktorat lainnya.

Pencopotan sejumlah pejabat ini ditengarai berkaitan dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat anyar Airbus 300-900 milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. beberapa waktu lalu.

Sumber Tempo mengatakan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengganti sejumlah pejabat kepabeanan dengan pejabat yang baru. Pejabat baru pengganti itu diharapkan segera menetapkan AA menjadi tersangka.

"Dan berani mengusut keterlibatan pejabat yang berkonspirasi memberikan izin pesawat Garuda Neo mendarat di tempat yang tidak semestinya yaitu di PLB GMF tanpa dokumen pabean yang semestinya," kata Sumber Tempo.

Masalah penyelundupan motor Harley Haruda Indonesia dan sepeda Brompton terungkap oleh Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 17 November lalu. Setelah dilakukan investigasi, Bea dan Cukai menemukan bahwa pelaku penyelundupnya ialah Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara.

Akibat kasus ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara. Ia juga memberhentikan empat direktur lainnya yang ditengarai menjadi pemulus kasus penggelapan barang.

Keempatnya adalah Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Dalam konferensi pers awal Desember 2019 lalu, Sri Mulyani mengatakan insiden penyelundupan sejumlah barang melalui pesawat Garuda Indonesia yang dibawa dari Prancis menuju Jakarta ini telah merugikan negara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar. Berdasarkan tinjauan Kementerian Keuangan, harga Harley Davidson tersebut di pasar berada di kisaran Rp 800 juta per unit. Sementara harga sepeda Brompton berada di kisaran Rp 50-60 juta per unit.

Advertising
Advertising

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Terkini: Pesan Jokowi ke Bos Apple dan Microsoft hingga Kisruh Penutupan Pabrik Sepatu Bata

58 menit lalu

Terkini: Pesan Jokowi ke Bos Apple dan Microsoft hingga Kisruh Penutupan Pabrik Sepatu Bata

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang, 7 Mei 2024, dimulai dari pesan Presiden Jokowi saat bertemu dengan bos Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

2 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Viral Cokelat Rp1 Juta Kena Pajak Rp9 Juta, Bea Cukai: Ada Tas Chanel-nya

5 jam lalu

Viral Cokelat Rp1 Juta Kena Pajak Rp9 Juta, Bea Cukai: Ada Tas Chanel-nya

Sebuah unggahan video Tiktok tentang cokelat dari luar negeri senilai Rp1 juta dikenakan bea masuk Rp9 juta viral, ini penjelasan Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

5 jam lalu

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

6 jam lalu

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Siapa saja 4 nama yang diusulkan PDIP di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

8 jam lalu

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk., imbas penutupan pabrik alas kaki itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor

17 jam lalu

Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Batam Tangkap 7 ABK Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal

17 jam lalu

Bea Cukai Batam Tangkap 7 ABK Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal

Bea Cukai Batam mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan rokok yang diduga ilegal dengan kapal speed.

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

18 jam lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Revisi Permendag Soal Impor Berlaku Hari Ini, Mendag Zulhas Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

21 jam lalu

Revisi Permendag Soal Impor Berlaku Hari Ini, Mendag Zulhas Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

Permendag 36/2023 tentang Pengaturan Izin Impor pernah mendapat protes dari berbagai kalangan.

Baca Selengkapnya