Luhut Sebut Pertamina Biang Kekacauan, Hanura: Memojokkan Jokowi

Kamis, 19 Desember 2019 17:32 WIB

Ekonom Indef Abra Talattov, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah, pengamat energi Ugan Gandar, dan Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara dalam diskusi bertajuk 'Pertamina Sumber Kekacauan' di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah keberatan terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut PT Pertamina Persero Tbk. sebagai sumber kekacauan. Inas mengatakan ucapan Luhut sama dengan bentuk pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Pernyataan ini memojokkan Pak Jokowi. Sama juga menganggap bahwa selama 5 tahun memimpin di periode pertamanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin anak buahnya," ujar Inas dalam diskusi bertajuk 'Pertamina Sumber Kekacauan' di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.

Dalam wawancara bersama wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 10 Desember lalu, Luhut menyatakan Pertamina adalah sumber kekacauan. Untuk itulah, kata Luhut, pemerintah menempatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama perusahaan minyak negara.

"Pak Ahok itu sangat bagus mengawasi Pertamina karena Pertamina sumber kekacauan. Biar saja di situ," ujar Luhut.

Selain melecehkan Jokowi, Inas menuding ucapan Luhut mengkerdilkan kinerja Komisi VI DPR. Atas pernyataan Luhut, ia menduga Komisi VI DPR akan dianggap tak mengawasi kinerja perseroan pelat merah oleh masyarakat.

Advertising
Advertising

Sebagai mantan Wakil Komisi VI yang bertugas di DPR pada periode lampau, Inas mengklaim ucapan Luhut tak sesuai dengan kenyataannya. Ia menuding Luhut mengada-ada lantaran selama ini kinerja Pertamina justru membaik.

Misalnya perusahaan mampu mengantisipasi peredaran mafia-mafia migas di level perseroan dengan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim itu resmi dikukuhkan pada November 2014 yang diketuai oleh ekonom senior, Faisal Basri.

Inas lantas menduga Luhut menggunakan kacamata berbeda untuk memandang kekacauan di tubuh Pertamina. Ia mensinyalir Luhut memaknai kekacauan perseroan dari sisi pengusaha.

"Kacamata Anda ini dari pedagang atau negarawan? Kalau dari pernyataan Luhut, bisa diduga ada yang nggak lolos bisnisnya di sana," ucapnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

3 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

4 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

15 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

17 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

18 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

18 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

19 jam lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

19 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya