TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Halim Sari Wardana mengatakan ada potensi besar meningkatkan energi baru terbarukan untuk menekan impor minyak dan gas. Hal itu merespons Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang jengkel soal masih terjadi.

"Kita kan ada B20, B30, B40, B50, kalau perlu B100. Karena kita punya sumber daya dan bisa dimanfaatkan," kata Halim di Soehana Hall The Energy, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

Halim mengatakan teknologi untuk penerapan B30 saat ini sudah berjalan lancar. "Kemarin itu dilakukan uji ke kendaraan bermotor bus yang mobil keluarga, ada truk, itu enggak ada masalah, tidak ada kerusakan, mesinnya oke-oke aja, mampu. Artinya penerapan B30 ini dapat dilaksanakan," ujarnya.

Menurut Halim, pengujian B30 sudah rampung. Pada 23 Desember 2019, B30 rencananya diluncurkan. Selanjutnya, kata dia, tahun depan akan mulai secepatnya uji coba B40.

Selain itu, kata dia, Indonesia punya potensi panas bumi, solar, dan air dapat terus meningkat untuk menekan impor. Karena energi itu, mengurangi penggunaan bahan bakar diesel dan gas.

Saat ini kata dia, penerapan energi baru terbarukan masih di bawah 10 persen. Pada 2025, kata dia, Kementerian ESDM menargetkan penerapan itu mencapai 25 persen.

"Itu kan target, kita berupaya semaksimal mungkin semua cara kita lakukan. Tadi B30 sampai B40, dan lain-lain bisa cepat, lebih cepat lebih baik. Lalu pemanfaatkan panas bumi, menarik invetasi panas bumi, kita menyajikan data-data lebih bagus agar investor tertarik, membangun," kata Halim.

Kemarin Jokowi mengaku jengkel dengan orang-orang yang hobi impor minyak dan gas. Sebab, impor minyak dan gas membuat defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan

"Dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Terutama yang berkaitan dengan energi, barang modal, dan bahan baku," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

Jokowi mengatakan, barang modal dan bahan baku tak masalah jika impor, karena bisa dire-ekspor. Namun, ia geram dengan impor di sektor energi. Jokowi menyebutkan bahwa impor minyak saat ini mencapai 700-800 ribu barel per hari.

HENDARTYO HANGGI | FRISKI RIANA