TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) mempersiapkan sejumlah fasilitas penunjang perkembangan kendaraan listrik tahun depan. Tak hanya menambah titik pengisian daya, perseroan mempertimbangkan kembali memberi potongan harga untuk pengguna kendaraan listrik.

Executive Vice President Pengembangan Produk PLN, Jullita Indah, menyatakan perusahaan akan menambah 10 kali lipat jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pada 2020. "Kami targetkan membangun hingga 200 charging station di 10 kota," katanya, Ahad 15 Desember 2019. Kesepuluh wilayah itu dipilih berdasarkan potensi pasar kendaraan listrik.

Julita menuturkan saat ini terdapat lima SPKLU yang sudah dibangun di Jakarta, Tangerang, Bandung, Denpasar, dan Surabaya. PLN tengah memasang 15 stasiun tambahan di kota tersebut, termasuk nantinya menyebar di Yogyakarta, Semarang, Makassar hingga Kalimantan Timur.

Dia tak merinci total anggaran yang telah disiapkan perusahaan. Julita mengatakan untuk membangun satu stasiun pengisian daya dibutuhkan sekitar Rp 300-400 juta. "Untuk fast charging yang bisa mengisi full selama 10-15 menit investasinya sekitar Rp 1 miliar," katanya.

PLN juga tengah mengkaji kemungkinan untuk memperpanjang diskon tarif pengisian daya di rumah. Saat ini PLN memberi potongan harga hingga 30 persen tarif pengisian daya kendaraan listrik di rumah mulai pukul 22.00 hingga 04.00. Pemilik kendaraan listrik yang ingin menambah daya di rumah pun diberi diskon. Pemilik kendaraan motor mendapat diskon 75 persen sementara pemilik mobil 100 persen.

Menurut Julita, potongan harga ini berlaku hingga 31 Desember 2019. Pelanggan hanya perlu menginfokan PLN untuk mendapatkan fasilitas tersebut. "Kami sedang menunggu kebijakan perpanjangannya dalam rangka mendukung perkembangan kendaraan listrik yang ada," ujar dia.

PLN juga tengah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menyuplai kebutuhan kendaraan listrik. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Supangkat Iwan Santoso menyatakan dalam waktu dekat kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Danau Cirata akan diteken. PLTS itu berkapasitas 140 megawatt. "Kemungkinan yang terbesar di Asia Tenggara," ujarnya. Kontrak pembangunan PLTS di Bali dengan kapasitas 2x25 megawatt juga segera ditandatangani.

Iwan mengungkapkan PLN berupaya menekan pembangunan pembangkit listrik dari tenaga batubara. Meskipun dalam rencana kerja perusahaan masih ada pembangunan PLTU, khususnya dalam proyek 3 ribu megawatt. "Bagaimanapun kita masih butuh listrik yang affordable, murah, terjangkau oleh daya beli pelanggan baik masyarakat maupun industri," katanya.

<!--more-->

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyatakan pembangkit listrik EBT penting dalam ekosistem kendaraan listrik. "Sekarang sudah menggunakan kendaraan listrik, tapi listriknya belum mencerminkan keberpihakan pada renewable energy," ujarnya. Dia meminta PLN juga mempertimbangkan lebih banyak penggunaan energi bersih.

Selain PLN, ekosistem mobil listrik juga didukung PT Pertamina (Persero). "Pertamina akan masuk dalam bisnis baterai," ujar Vice President New and Renewable Energy Pertamina Kristiadi Winarto. Pertamina menyiapkan dua opsi yaitu membangun pabrik baterai dan bekerja sama dengan perusahaan baterai yang sudah memiliki pasar global. Target pasar baterai ini nantinya tak terbatas pada domestik melainkan juga pasar internasional.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Indonesia juga mampu memproduksi kendaraan listrik sendiri. Dia mendukung kerjasama Grab Indonesia dengan produsen mobil Hyundai, Astra Hyundai Motor, serta produsen motor Gesits. Ketiga perusahaan itu menguji coba kendaraan listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyatakan kerjasama ini dijalin dengan investasi SoftBank senilai US$ 2 miliar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. "Ini memungkinkan Grab dan pemerintah Indonesia mempersiapkan dan mendorong kemajuan dalam pemenuhan target terkait kendaraan listrik," ujarnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyardi menyatakan langkah Grab ini dapat mempercepat implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Menurut dia, kendaraan umum serta motor listrik paling memungkinkan untuk segera didorong penggunaannya. "Kami mendorong operator angkutan umum termasuk taksi dan ojek online untuk menggunakan kendaraan listrik," ujarnnya.

YOHANES PASKALIS PAE DALE | VINDRY FLORENTIN