TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik implementasi program tol laut yang tak terlampau berdampak mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pandangan itu ia sampaikan kala menjadi pembicara dalam dialog dengan para pakar di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 10 Desember 2019.

Mengutip data sigi Badan Pusat Statistik, ia menuturkan, transportasi laut hanya menyumbang 0,3 persen dari keseluruhan pendapatan produk domestik bruto atau PDB. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang kontribusi transportasi sisi darat dan udara.

Menurut data yang sama, transportasi udara menyumbang kontribusi 1,6 persen terhadap PDB dan transportasi darat 2,4 persen. “Tol laut sudah enggak ada ceritanya. Ke mana kapalnya kita sudah enggak tahu,” ujar Faisal.

Padahal, tol laut adalah program yang digadang-gadang menjadi salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pemerintahan jilid pertamanya dulu untuk menghidupkan kembali sektor maritim. Pembiayaannya pun masih terus disubsidi oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Faisal kemudian menilai program tol laut yang kurang moncer merupakan salah satu yang membuat Jokowi tak berselera lagi menggarap sektor maritim. “Pak Jokowi enggak pernah ngomong laut lagi. Pak Jokowi udah enggak selera lagi,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan sebelumnya mengklaim tol laut dapat melorotkan disparitas harga barang dan jasa, khususnya di bagian timur Indonesia. Karena dianggap perlu dilanjutkan, kementerian pun masih bakal menggelontorkan subsidi pada 2020 sebesar Rp 436 miliar.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko beberapa waktu lampau mengatakan anggaran subsidi tol laut meningkat sekitar Rp 136 milar ketimbang tahun ini. "Anggaran tol laut tahun ini Rp 300 miliar. Awalnya Rp 222 miliar, tapi karena kita gunakan efisiensi dari berbagai sumber, jadi meningkat Rp 300 miliar," tuturnya awal November lalu.

Kementerian Perhubungan meningkatkan nilai subsidi tol laut pada tahun depan lantaran bakal ada penambahan trayek tol laut. Wisnu berujar, pada 2020, pemerintah bakal memperluas rute tol laut menjadi 26 trayek.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, rute tol laut hingga akhir 2019 tercatat sebanyak 20 trayek.

Sebanyak tujuh trayek dioperasikan oleh perusahaan pelat merah, yaitu lima trayek oleh PT Pelni Persero dan dua lainnya oleh PT ASDP Indonesia Fery. Sedangkan sisanya dilelang untuk swasta.

Untuk realisasi rute 2020, Wisnu mengatakan sebagian trayek akan dilelang kembali kepada swasta dan sisanya bakal dioperasikan oleh ASDP dan Pelni. Namun, ia belum merinci berapa jumlah trayek yang akan dibuka untuk lelang.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA