TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati kemarin membicarakan urusan yang berhubungan dengan impor minyak dan gas.

Salah satunya, ujar Jokowi, adalah agar para pejabat perusahaan energi pelat merah itu memberantas mafia migas. "Itu ke situ larinya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Secara khusus, Jokowi menginginkan Ahok dan Nicke menurunkan impor migas dan menggenjot lifting migas. Sehingga, ke depannya defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan bisa diturunkan.

Untuk itu, Jokowi pun meminta penggunaan bahan bakar dengan campuran sawit, yaitu B20 dan B30 dikawal betul-betul dilaksanakan dan dikawal ketat. Sehingga impor minyak ke Tanah Air pun bisa turun. Di samping itu, hal yang perlu dikawal, menurut Jokowi, adalah pembangunan kilang minyak. "Intinya mereka menyanggupi."

Sebelumnya, Nicke dan Ahok menyatakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas kesiapan implementasi B30 (solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 30 persen). "Tadi kami sampaikan ke Pak Presiden kesiapan untuk penerapan B30, jadi kami akan jalankan," kata Nicke di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Nicke mengatakan bahwa Pertamina sudah siap menerapkan B30 di Terminal BBM (TBBM) dan semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain penerapan B30, Nicke juga melaporkan perkembangan kilang dan petrokimia, khususnya pabrik-pabriknya di beberapa lokasi. Ia juga melapor kepada Jokowi mengenai digitalisasi SPBU untuk memonitor penyaluran BBM subsidi.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa penggunaan B30 bisa mengurangi impor minyak. Dalam beberapa kesempatan, ia selalu mengatakan jika impor migas menjadi penyumbang terbesar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

FRISKI RIANA