TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian National Shipowner Assosiation atau INSA yang menaungi para pengusaha kapal laut meminta agar industri kapal laut tidak dimasuki investasi asing. Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengusulkan untuk industri kapal laut di masukan ke dalam daftar negatif investasi asing. Karena menurutnya pelayaran nasional sejauh ini berhasil untuk membangun terkait ekosistem bisnisnya secara mandiri.

"INSA memohon pelayaran nasional masuk daftar negatif investasi asing. Karena sejauh ini kita berhasil bangun semua sendiri," kata dia dalam sambutannya pada RUA Insa 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Menanggapi hal itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta INSA membuktikannya dalam bentuk kajian komprehensif.

"Ibu bikin kajian sendiri dari INSA nanti kasih ke saya, kalau masuk akal kenapa tidak," kata Luhut pada acara yang sama.

Luhut pun mengingatkan terkait investasi asing, karena ia menuturkan jangan terlalu idealis, dan memanfaatkan investasi dari dalam negeri. Menurutnya, kita Indonesia tidak hidup secara individu tetapi banyak negara lain di dunia internasional yang ingin membantu.

"Kita jangan abaikan juga kita hidup berinternasional. Jangan pro-Indonesia saja tapi lupakan yang lain, meski pokoknya itu national interest," ungkap Luhut.

Sementara itu Carmelita menyatakan kekhwatirannya apabila ada investasi asing dalam sektor perindustrian kapal laut, yang ujung-ujungnya hanya menjadi kapal berbendera Indonesia saja. Sementara keuntungan diambil pemodal asing yang menanamkan dananya.

"Bila investasi dibuka malah hanya ada investasi modal asing dengan kapal berbendera Indonesia saja. Keuntungan akan diambil mereka lagi, tidak memberi nilai tambah terhadap ekonomi justru defisit," tutur Carmelita.

INSA menegaskan industri pelayaran nasional adalah industri strategis bagi perekonomian bangsa. Dengan landasan itu tidak diperlukan investasi asing. "Atas dasar itulah INSA berulang kali memohon agar Industri Pelayaran nasional berada dalam DNI (Daftar Negative Investasi)," kata Carmelita.