"Kita punya bahan baku nikel yang cukup besar. Dari industri ini, tak hanya nikel yang dihasilkan, tetapi juga cobalt. Banyak ikutannya yang bisa digunakan untuk bahan baku baterai," kata Putu.
Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo mengatakan Indonesia punya alasan yang kuat atas protes pelarangan nikel yang diajukan oleh Uni Eropa kepada WTO. Ia menuturkan sejak 2009, pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang Minerba Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang mengharuskan mineral mentah diolah sebelum dijual.
Jonatan mempertanyakan alasan Uni Eropa menggugat larangan ekspor Indonesia. Pada tahun-tahun tersebut, ia mengatakan Eropa memang masih mengimpor nikel ore dari PT Aneka Tambang (Antam). Namun sejak 2014, Eropa sudah menghentikan impor nikel ore dari Indonesia. Selama lima tahun terakhir, kata dia, Eropa mayoritas impor nikel pig iron atau stainless steel dari Cina.
"Lalu apa salahnya Indonesia? Itu kekuatan kita untuk mementahkan tuntutan mereka di WTO," kata Jonatan. Selain itu, Jonatan berujar Indonesia sudah memiliki lebih dari 35 Smelter dan penyerapan nikel didalam negeri aman karena jumlah smelter terus bertambah.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan mekanisme restriksi ekspor-impor tetap diperbolehkan melalui berbagai mekanisme seperti tarif, kuota, perijinan, pajak, atau pun standar. Hal itu, kata dia, diperbolehkan selama memiliki alasan yang bisa dijustifikasikan dan transparan kepada seluruh anggota WTO.
"Jadi Indonesia boleh melakukan larangan atau restriksi ekspor nikel. Sekarang hanya masalah justifikasinya apa dan apakah Indonesia sudah mentransparansikan aturan tersebut sesuai aturan WTO atau tidak," kata dia.
Menurut Shinta, WTO hanya memperbolehkan restriksi ekspor-impor melalui mekanisme pengecualian, yaitu general exceptions, national security exceptions, dan financial security exceptions. Masing-masing pengecualian itu memiliki ketentuan klaim sendiri. Shinta menjelaskan Indonesia juga bisa menerapkan restriksi permanen dengan alasan national security exceptions.
Hal ini, ujar Shinta, telah dilakukan Amerika Serikat saat ini terhadap produk besi-baja meskipun secara tradisional security exceptions lebih dimaksudkan untuk mengontrol perdagangan senjata. "Jadi, kita bisa memenangkan gugatan ini asalkan pemerintah kita bisa menjustifikasi dengan baik alasan restriksinya sesuai dengan aturan yang berlaku di WTO," ujar Shinta.
