TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memberi Penyertaan Modal Negara alias PMN berupa dana segar tunai sebesar Rp 13,7 triliun kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara pada 2020. Hal tersebut sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.

"Untuk mendorong peran BUMN dalam akselerasi pembangunan," ujar dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Suntikan modal segar itu, kata Sri Mulyani, antara lain diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 2,5 triliun. Ia mengatakan dana tersebut diperlukan dalam menjaga keberlangsungan dukungan PT SMF dalam menurunkan porsi beban pemerintah untuk program pembiayaan perumahan, khususnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berikutnya, dana juga akan diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 3,5 triliun. Ia berujar duit itu diberikan sebagai kesinambungan PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Modal tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu Pekanbaru - Dumai dan Terbangi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung.

Modal negara juga akan disuntik kepada PT Permodalan Nasional Madani alias PNM senilai Rp 1 triliun. Aliran fulus itu akan dipergunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan guna mendukung pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

"Saat ini debt to equity ratio sudah sebesar 8,6 kali yang menyebabkan perseroan mengalami keterbatasan dalam mencari sumber dana komersial dengan tingkat cost of fund yang kompetitif," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan PMN juga diberikan kepada PT Geo DIpa Energi sebesar Rp 700 miliar. Duit akan dipergunakan untuk PLTP Dieng unit 2 dan PLTP Patuha unit 2 dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 megawatt menjadi 270 megawatt.

Masih di sektor energi,`PMN juga bakal diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara alias PLN senilai Rp 5 triliun untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan. Misalnya saja untuk program pengembangan pembangkit tenaga listrik, termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan, transmisi, gardu induk, distribusi, dan listrik perdesaan, serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia. "Terutama untuk desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)," kata Sri Mulyani.

Terakhir PMN juga diberikan kepada Penguatan Neraca Transaksi Berjalan sebesar Rp 1 triliun. Uang itu diberikan untuk terobosan kebijakan untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor, khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan.