DPR Setujui Anggaran ESDM Tahun Depan Rp 9,67 Triliun

Reporter

Antara

Kamis, 28 November 2019 15:55 WIB

Komisi VII DPR RI mengadakan rapat kerja bersama kementerian ESDM, di DPR RI, Gedung Nusantara I, Kamis 20 Juni 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 9,67 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar 58,4 persen dimanfaatkan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, Jakarta, yang dipantau Antara, Kamis.

"Kami (Pemerintah) sudah memprioritaskan program di empat bidang (migas, geologi, energi baru terbarukan dan konservasi energi dan pendidikan vokasi) sebesar Rp 5.955,8 miliar," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Untuk program di sektor minyak dan gas bumi, Pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur 266.070 jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.037,5 miliar, pembagian 5.000 paket konverter kit BBM ke BBG 3 Kg untuk nelayan dan petani sebesar Rp 432,5 miliar, 7 rekomendasi layanan infrastruktur gas Rp 55,6 miliar dan konversi minyak tanah ke LPG 3 untuk 522.616 paket sebesar Rp 266,5 miliar.

Di sektor EBTKE, Kementerian ESDM akan merevitalisasi 24 unit Pembangkit Listrik EBT senilai Rp 50 miliar, 24 unit pembangunan biogas komunal Rp 28,6 miliar, pembangunan peralatan efisinsi energi (PJU-TS) untuk 45.000 unit Rp 800 miliar, 23 unit pembangunan PLTS untuk pos pengamatan gunung api Rp 30 miliar, 800 unit pembangunan PLTS Atap Rp 175 miliar, 50 unit pengembangn PLTS di unit TNI Rp 90 miliar dan 13 rekomendasi layanan infrastruktur EBTKE Rp 59,5 miliar.

Advertising
Advertising

Pada sektor geologi di tahun 2020, Pemerintah akan menfokuskan pengembangan geopark di dua lokasi (Rp 7,5 miliar), pengembangan pos pengamatan gunung api di 10 lokasi (Rp 28,6 miliar), pembangunan 20 titik penyediaan bor air tanah dangkal untuk tanggap darurat (Rp 2,4 miliar), 1.000 titik untuk pemboran air bersih di daerah sulit air (Rp 554,1 miliar) dan pengembangan peralatan tiga sistem mitigasi bencana geologi di 8 lokasi (Rp 35 miliar).

Terakhir di bidang pendidikan vokasi, akan ada pembangunan Politeknik Energi dan Pertambangan Bali (Rp 94,3 miliar) dan PEM Prabumulih (Rp 114,8 miliar), pengembangan PEM Akamigas Cepu (Rp 97,9 miliar) dan PEM Bandung (Rp 33,8 miliar) serta diklat masyarakat bidang migas (Rp 2,9 miliar), bidang geominerba (Rp 2 miliar), bidang EBTKE (Rp 1,3 miliar) dan tambang bawah tanah (Rp 2,1 miliar).

Kementerian ESDM per 26 November merealisasikan pagu APBN 2019 sebesar 63,82 persen dari total pagu anggaran Rp 5,6 triliun.

Arifin menjelaskan pagu anggaran tersebut paling besar untuk belanja barang sebesar Rp 3,15 triliun. Kemudian belanja modal Rp 1,14 triliun dan belanja pegawai Rp 870 miliar.

"Capaian strategis antara lain target lifting migas lifting minyak bumi 744 MBOPD dan gas bumi 1.050 MBOPD. Rasio elektrifikasi 98,86 persen. Capaian BBM Satu Harga kita 170 titik sebagaimana yang ditargetkan, ini akan kita lanjutkan hingga 2024," katanya.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Naik, Harga Biodiesel per Mei 2024 jadi Rp 12.453 per Liter

1 hari lalu

Naik, Harga Biodiesel per Mei 2024 jadi Rp 12.453 per Liter

Kementerian ESDM menetapkan harga indeks pasar bahan bakar nabati atau HIP BBN biodiesel per Mei 2024 sebesar Rp 12.453 per liter.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya