TEMPO.CO, Yogyakarta: Pemerintah DI Yogyakarta menggenjot sembilan kawasan prioritas yang menjadi penunjang destinasi strategis di lima kabupaten/kota. Sembilan titik kawasan prioritas itu dituangkan dalam surat keputusan Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan.

Sembilan titik itu meliputi penataan kawasan Keraton Yogyakarta, kawasan Sumbu Filosofi, kawasan Perbukitan Menoreh, kawasan Pantai Samas-Parangtritis, kawasan Pantai Selatan DIY. Selain itu ada penataan kawasan Puro Pakualaman, kawasan Perkotaan Yogyakarta, kawasan Pantai Selatan Kulon Progo serta kawasan Bandara Baru Kulon Progo.

Tim Percepatan Pembangunan DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan contoh pelaksanaan program yang terus digenjot dalam penataan kawasan seperti penataan di kawasan beteng Keraton Yogya. "Pintu Beteng Baluwarti Keraton dikembalikan seperti semula yakni sebanyak lima buah. Sementara itu, satu pintu yang terletak di jalan Nagan telah ditutup secara permanen beberapa waktu lalu,” ujar Rani, Rabu.27 November 2019.

Beteng Baluwarti sendiri sejak Agustus 2019 mulai direvitalisasi. Benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan selesai pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II. Fungsinya sebagai pertahanan akan serangan penjajah.

Satu kesatuan benteng itu dulunya terdiri dari lima buah pintu sebagai akses atau yang dikenal dengan plengkung dan dikelilingi oleh empat bastion pada empat sudut beteng.

Plengkung tersebut antara lain Plengkung Tarunasura (Wijilan), Plengkung Nirbaya (Gadhing), Plengkung Jagasura, Plengkung Jagabaya, dan Plengkung Madyasura/Tambakbaya (Plengkung Bunthet).

Namun saat ini, hanya dua dari lima plengkung tersebut yang masih dapat dilihat keberadaannya yakni Plengkung Tarunsura dan Plengkung Nirbaya. Plengkung Jagabaya yang berada di sisi barat jalan Kadipaten, telah berubah menjadi gapura atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Hal yang sama terjadi pada Plengkung Jagasura yang berada di wilayah Ngasem, yang juga diubah menjadi gapura.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan secara keseluruhan
terdapat 17 program yang menjadi prioritas percepatan pelaksanaan pembangunan di Yogya yang telah masuk dalam surat keputusan gubernur.

Program prioritas tersebut terdiri dari tiga kategori pokok prioritas yakni lima hal menyangkut infrastruktur, sembilan menyangkut kawasan, dan tiga hal menyangkut program strategis lain.

Untuk lima hal menyangkut penataan infrastruktur sendiri meliputi percepatan pembangunan akses Temon-Borobudur, underpass Kentungan, underpass Gejayan, sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan Kartamantul serta penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulon Progo.

Sedangkan tiga program strategis lain yang masuk prioritas seperti pembangunan sarana dan prasarana Yogyakarta Smart Province, International Hospital – RSUD Wates dan Jogjakarta Agro Techno Park (JATP).

“Selain itu terdapat dua prioritas lain sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi yakni proyek jalan tol dan bandara baru yaitu Yogyakarta International Airport,” ujarnya.

Sekretaris DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pembangunan itu ditargetkan segera tercapai lewat sinergitas tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Aji meminta ada percepatan jika memang harus dilakukan untuk tiap sektor yang membutuhkan. Pihaknya pun meminta tiap penanggungjawab memetakan potensi persoalan dan menyiapkan rencana solusi penanganan matang jika dalam proses penataan itu terjadi kendala tak terduga.

Aji mencontohkan seperti saat pembebasan lahan ketika sosialisasi pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Yogya dengan wilayah Jawa Tengah.

"Saat sosialisasi pembebasan lahan mungkin berjalan mulus tapi belum tentu pada saat pelaksanaan semulus seperti sosialisasi. Harus dipikirkan potensi masalah dan cara penanggulangannya," ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO