Utang RI Tembus Rp 4.756 Triliun, Wamenkeu: Masih Aman

Reporter

Antara

Rabu, 27 November 2019 18:30 WIB

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait penarikan utang pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang semakin besar dan telah melampaui pagu dalam APBN 2019 karena utang negara masih terkendali.

Suahasil menyebutkan sebelum menerbitkan SBN pemerintah telah melakukan perhitungan dengan cermat sehingga utang negara juga masih dalam kondisi aman dan terkendali.

"Kami sudah hitung sebelumnya. Dan ini masih terkendali, masih aman,” katanya dalam acara the 3rd Consumer Banking Forum di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Ia menuturkan itu merupakan strategi pemerintah terhadap pembiayaan APBN melalui pemanfaatan pasar yaitu penerbitan surat utang dan pinjaman multilateral termasuk memperbesar instrumen SBN tersebut.

“Kami melakukannya saat kondisi suku bunga sedang turun dan masih bergerak turun jadi kami memang oportunistik dalam strategi,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Ia menjelaskan penambahan pembiayaan utang itu juga untuk menekan defisit APBN 2019 yang melebar pada kisaran 2 persen sampai 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) agar fungsi anggaran sebagai stabilisator bisa tetap berjalan.

“Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah tidak bisa potong belanja lebih banyak sehingga kami naikkan pembiayaan supaya APBN tetap bisa memberi dukungan pada perekonomian,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2019 berada di angka Rp 4.756,13 triliun.

Utang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 277,56 triliun dibandingkan Oktober 2018 yang tercatat sebesar Rp 4.478,57 triliun.

Sementara itu untuk realisasi penerbitan SBN Neto hingga 20 November telah mencapai Rp 457,66 triliun yang melebihi pagu yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 389 triliun.

Berita terkait

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

8 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

9 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

9 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

9 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

9 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

10 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

11 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

11 hari lalu

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.

Baca Selengkapnya

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

12 hari lalu

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.

Baca Selengkapnya