TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya tengah mencari solusi dari sejumlah kendala dalam pengoperasian angkutan selama libur akhir tahun mendatang. Sejumlah kendala yang dimaksud tersebar di sektor udara, darat dan laut.

Untuk jalur udara, Budi Karya menyatakan bakal mengupayakan penurunan harga tiket pesawat sehingga lebih terjangkau. Meski begitu, ia menyatakan, hal tersebut hanya bisa tercapai bila harga bahan bakar pesawat atau Avtur turun.

Soal pengaturan kembali harga avtur itu, kata Budi Karya, akan dirapatkan dengan Kementerian BUMN dan Pertamina dalam pekan ini. Ia juga bakal melobi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk merembuk kembali kebijakan harga avtur.

Pasalnya, menurut Budi Karya, tingginya harga avtur menyebabkan sejumlah pesawat menutup rute pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara. "Saya sudah hubungi Pak Erick Thohir. Kami akan menggelar rapat pekan ini. Case-nya di Sulawasi Utara pesawat tidak menerbangi beberapa pulau karena avtur," ujarnya dalam rapat kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2019.

Budi Karya mengatakan harga avtur di dalam negeri lebih mahal ketimbang Singapura. Harga avtur di Jakarta, misalnya, berselisih 25 persen dengan harga di ketimbang harga avtur yang dipatok di Singapura. Adapun harga di pulau lain, seperti daerah timur, 15 persen lebih tinggi dari harga di Jakarta.

Budi Karya meminta Kementerian BUMN menyeimbangkan kembali atau rebalancing harga avtur untuk mendukung operasional maskapai. Apalagi, menjelang Natal dan tahun baru atau masa ramai kunjungan, harga avtur yang tinggi dikhawatirkan bakal berdampak pada peningkatan harga tiket.

Sementara untuk masa mudik Natal dan Tahun Baru 2019 khususnya di jalur darat, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan khususnya Kepolisian RI. Persiapan ini nantinya akan disampaikan ke seluruh masyarakat melalui konferensi video pada pekan depan.

Kemenhub juga melakukan invetarisasi kekurangan-kekurangan kapal di beberapa tempat sebagai antisipasi kendala di jalur laut. Tahun lalu, hal serupa sudah dilakukan di bagian Indonesia Timur seperti Ambon dan NTT.

MONICHA YUNIARTI SUKU | BISNIS.COM