TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi jaminan stabilitas politik dan keamanan bagi investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Jaminan itu disampaikan dalam acara The 7th US-Indonesia Investment Summit dalam memperingati 70 tahun hubungan kedua negara.

“Tidak usah khawatir, saya mantan panglima (TNI),” kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan penutup dalam dalam acara di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

Moeldoko pun sesumbar mengatakan nalurinya dalam membaca situasi politik dan keamanan masih sangat tajam. “Kalau saya katakan aman, bapak ibu bisa tidur dengan nyenyak,” kata Moeldoko, disambut tawa para peserta acara yang hadir.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah gencar mengundang investor datang ke Indonesia. Niatan itu disambut baik oleh Amerika. Sehingga dalam acara ini, Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia memboyong sejumlah perwakilan perusahaan mereka ke Indonesia, seperti Microsoft, Facebook, hingga AIG.

Selain jaminan stabilitas politik dan keamanan, kata Moeldoko, pemerintah Indonesia telah menyediakan infrastruktur yang lengkap. Selama 5 tahun Jokowi, kata dia, 1.235 kilometer jalan tol sudah dibangun. “Agar para investor tidak terbebani biaya logistik yang mahal,” kata dia.

Terakhir, peraturan yang menghambat investasi pun juga mulai dihapuskan. Saat ini, sekitar 74 peraturan akan direvisi dengan kebijakan Omnibus Law. “Jadi regulasi yang menghambat akan dibuang ke laut, tak usah khawatir,” kata Moeldoko.

Dalam acara yang sama, American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) dan US Chamber of Commerce memberi empat rekomendasi. Tujuannya agar Indonesia bisa menjadi destinasi yang lebih menarik bagi Foreign Direct Investment (FDI) alis investasi asing.

“Perusahaan Amerika siap untuk berinvestasi dan membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunannya,” kata Senior Vice President of Asia, US Chamber of Commerce dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Namun, tidak ada rekomendasi soal stabilitas politik dan keamanan. Rekomendasi lebih banyak soal regulasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Salah satunya yaitu membentuk sebuah lembaga yang bertugas mengkaji dampak dari sebuah regulasi, serta memetakan sejumlah regulasi yang saling bertabrakan alias overlapping.

FAJAR PEBRIANTO