TEMPO.CO, Jakarta-Sebagai kelanjutan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi bisnis Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Association (Japinda), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima para delegasi Japinda yang dipimpin langsung oleh mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda Yasuo. Pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian Perhubungan itu membicarakan proyek strategis sektor transportasi yang berpeluang dikerjasamakan dengan Jepang.

“Banyak proyek yang kita bahas yaitu tentang MRT, Pelabuhan Patimban, Kereta Jakarta-Surabaya, dan peluang kerjasama dalam dukungan sektor transportasi di destinasi wisata super-prioritas 5 Bali baru, dan lain sebagainya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2019.

Menhub menuturkan, dari proyek-proyek yang dibahas, terdapat tiga proyek prioritas yang dikerjasamakan dengan Jepang, yaitu Pelabuhan Patimban, MRT Fase II (Bundaran HI-Ancol Timur) dan Fase III (koridor timur-barat, Cikarang-Balaraja), serta kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Mengenai kerja sama proyek Pelabuhan Patimban, kata Budi, pelabuhan itu akan beroperasi tahun depan dengan kerja sama pengelolaan terminal pusat ekspor-impor kendaraan atau produk otomotif (car terminal). Kemudian terkait MRT tahap kedua, saat ini masih dalam tahap finalisasi desain dan diharapkan dapat dimulai pembangunannya tahun depan.

Terkait dengan MRT Fase III, Menhub menyebut saat ini masih dalam tahap studi dan diharapkan dapat dimulai pembangunannya pada 2022. Sedangkan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai 2026 atau lebih cepat.

Budi memperkirakan nilai investasi ketiga proyek prioritas itu. Untuk proyek Pelabuhan Patimban membutuhkan dana kurang lebih Rp 30 triliun. Sedangkan untuk proyek MRT fase kedua nantinya membutuhkan dana kurang lebih Rp 15 triliun dan fase ketiga sekitar Rp 30 triliun. Sedangkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya Menhub memperkirakan dibutuhkan anggaran Rp 80 triliun.

Selain ketiga proyek itu, dia juga membicarakan peluang kerja sama proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan Bandara Bali Utara, pengelolaan Bandara Sam Ratulangi Manado, pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung, dan pembangunan infrastruktur transportasi di Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Misalnya pengembangan Bandara Balikpapan dan pembangunan jalur kereta api bertenaga listrik sepanjang 40-50 kilometer dari Balikpapan ke ibu kota negara.

Menhub juga membahas mengenai kesempatan tenaga kerja Indonesia di sektor transportasi seperti pilot dan nakhoda bisa punya kesempatan untuk bekerja di Jepang. “Semoga peluang kerjasama ini memberikan dampak yang baik bagi proyek strategis sektor transportasi di Indonesia,” ujarnya.

HENDARTYO HANGGI