TEMPO.CO, Jakarta - Gonjang ganjing pemilihan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara dinilai bisa mencederai citra Indonesia di mata dunia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan salah satu pangkal persoalannya adalah bekas Gubernur DKI Jakarta itu dipilih tanpa mekanisme pemilihan yang jelas.

"Dalam proses pemilihan direksi dan komisaris kan tentunya, apalagi perusahaan yang kakap, baik yang terbuka maupun yang tidak di BUMN itu ada standarisasinya, ada panitia seleksinya," ujar Bhima di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Bhima mengatakan proses pemilihan pejabat perusahaan pelat merah itu sejatinya dipantau langsung oleh para investor lantaran terkait kerja sama dengan BUMN ke depannya. Apalagi saat ini banyak proyek yang sedang berjalan dibiayai investor, baik dalam maupun luas negeri.

Menurut dia, kalau proses itu menimbulkan kontroversi dan berakhir kepada hal yang kontraproduktif, maka citra Indonesia pun merosot di kancah internasional. Belum lagi belakangan saham beberapa BUMN terpantau dalam kondisi yang kurang sehat.

"Itu jadi salah satu indikasi investor melihat ‘ngapain sih ada kontroversial begini yang seharusnya enggak perlu’," kata Bhima. Di saat yang sama, ia mengatakan Indonesia juga menghadapi masalah-masalah struktural, mulai dari utang BUMN, pengelolaan perusahaan pelat merah, hingga perkara membersihkan perseroan dari oknum korup dan pemburu rente.

Kalau kondisi dibiarkan seperti ini, Bhima mengatakan kerugian akan berada pada pemerintah. Sebab, mereka akan semakin sulit mendapatkan kepercayaan dari investor. "BUMN nantinya mau nerbitkan surat utang banyak yang skeptis, mau ada mega proyek nanti banyak investor yang meragukan," katanya. Sehingga, ia melihat itu bukan masalah perorangan, tapi bisa mempertaruhkan perekonomian indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai Basuki Tjahaja Purnama tidak akan bisa membersihkan mafia industri minyak dan gas alias migas yang selama ini hinggap di tubuh Badan Usaha Milik Negara alias BUMN. Pasalnya, menurut Marwan, Ahok juga tidak bersih dari perkara hukum.

"Kalau dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena BUMN banyak mafia, kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakan sapu bersih. Kalau pakai sapu yang belepotan, ya jangan harap akan bersih," ujar Marwan.

Ahok disebut bakal menduduki pos penting di perusahaan BUMN. Namun sebelum rencana itu terwujud, terdapat sejumlah penolakan. Terkait hal itu, Ahok mengatakan sudah biasa ditolak.