TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan. Akan tetapi, ia memastikan komitmen Indonesia untuk melakukannya dengan sangat hati-hati. “Agar tidak mengganggu iklim investasi,” kata Sri Mulyani di depan pejabat dan pengusaha Amerika Serikat dalam acara The 7th US-Indonesia Investment Summit yang digelar di Mandarin Oriental Hotel di Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

Terakhir kali, Sri Mulyani mengatakan, ia ikut berurusan dengan perusahaan Amerika yaitu PT Freeport McMoran (FCX) dalam proses negosiasi pada akhir Desember 2018. Negosiasi dilakukan karena berkaitan dengan keharusan Freeport membayar lebih besar bagi penerimaan negara.

Kala itu, Sri Mulyani mengakui, proses negosiasi dengan Freeport cukup alot. Tapi akhirnya, proses negosiasi bisa berakhir dengan terjadinya divestasi saham 51 persen dari Freeport McMoran ke pemerintah Indonesia. Saat itulah, Kementerian Keuangan tegas mengatakan penerimaan negara bakal lebih besar setelah divestasi ini berhasil.

Bukan kali ini saya Sri Mulyani menyampaikan pernyataan tersebut. Di depan pengusaha nasional beberapa waktu lalu, ia juga mengatakan tahun ini pemerintah melihat banyak tekanan dialami oleh dunia usaha. Sehingga, ia menilai kebutuhan untuk menjaga hubungan baik dengan dunia usaha menjadi semakin penting.

Saat dunia usaha mengalami tekanan, maka pajak yang mereka bayarkan juga akan berkurang. Sehingga, penerimaan negara pun akan menurun. Tapi, Sri Mulyani memilih mengambil pendekatan yang lebih seimbang, antara mengumpulkan pajak dan menjaga iklim investasi.

“Bukan mengejar pajak sampai ke seluruh hal, nanti approach-nya akan brutal,” kata Sri Mulyani dalam acara Rembuk Pajak Nasional yang diadakan Tempo dan CITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2019.